Suaraindo.id—- Penanganan Covid-19 terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipangkas hingga ratusan miliar.
Dengan situasi seperti ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTB, memberikan penyadaran ke tengah masyarakat karena akibat pemangkasan tersebut, tidak sedikit pembangunan yang akan dikerjakan oleh Dinas batal dikerjakan.
Anggota DPRD Provinsi NTB M Khairul Rizal menjelaskan dalam situasi krisis ini berdampak luas bahkan NTB. Karena Provinsi NTB, sudah dua kali dipangkas anggaranua oleh Pemerintah Pusat. Pada awal tahun kemaren, tiba tiba ada intruksi dari Pemerintah Pusat tentang pemangkasan anggaran sebesar Rp150 miliar sampao Rp200 miliar.
Adanya pemangkasan tersebut, Pemerintah Provinsi mencari program program yang sudah dianggarkan di Dinas Dinas dibatalkan. Intruksi Pemangkasan kali kedua terjadi pada dua bulan yang lalu dengan besaran ssmpai Rp200 miliar. “Inilah yang membuat Dinas dinas stres, pusing karena beberapa anggaran pembangunan di alihkan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya saat reses di Belet Lauk, Desa Bagik Payung, belum lama ini.
“Dinas maupun Kepala Desa, saat ini sulit bergerak melakukan pembangunan, karena masih fokus pada covid-19 ini,” sambungnya.
Meski dalam kondisi Pandemi, masyarakat diminta tetap oftimis. Dalam keterbatasan anggaran ini, DPRD Provinsi NTB tetap memberikan harapan sesuai ikhtiar masyarakan untuk di anggarkan.
Namun, baik Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak bisa secara langsung menuntaskan pembangunan, karena adanya pemangkasan anggaran tersebut.
Kesadaran masyarakat sangat diharapkan, tidak hanya melaksanakan intruksi pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan, namun juga pada sisi ekonomo Daerah. Karakteristik masyatakat Kota dengan Desa jauh beda.
Menurut Rizal, Masyarakat Desa tidak berdampak ekonomi secara langsung. Namun masyarakat dalam perkotaan sangat dirasakan.
