SuaraIndo.id—- Kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, ke Lombok Timur membawa angin segar, untuk menyulam kembali benang kusut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai tidak beres oleh sebagian Aktifis dan Mahasiswa.
Adanya aktifis dan mahasiswa menerobos rombongan Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk menyampaikan aspirasi tentang dua program tersebut. Aksi berlangsung lama, hingga petugas kesulitan menangani. Suasana semakin memanas, saat petugas mengamankan dua oknum tersebut.
Mengetahui hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini, menghampiri keduanya untuk mendengarkan aduan aspirasi keduanya. Tak hayal, adu argumen disajikan oleh Menteri Sosial dengan dua oknum aktivis tersebut. Mensos meminta Data dugaan penyelewengan program bantuan.
Menurut salah satu Mahasiswa di Lombok Timur, Rohman Rofiki, permasalahan program PKH dan BPNT sangat komplit. Tidak hanya dari oknum pendamping, namun juga ada pada suplayer.
Kedua aktivis tersebut, meminta agar Menteri Sosial mengambil tindakan tegas terhadap oknum oknum yang terlibat pada dugaan penyaluran PKH dan BPNT yang tidak sesuai Pedoman Umum (Pedum).
Usai menemui kedua aktivis dan mahasiswa, Tri Rismaharini mengumpulkan semua Pendamping, yang berlangsung di Greend Ori Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
Pada kesempatan tersebut, Mensos meminta agar semua Pendamping Amanah. Semua bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Untuk Keluarga Penerima Manfaat, merupakan titipan yang harus di salurkan kepada penerima.
“Kalau kita tidsk amanah, ini resikonya sangat berat saat kita mati nanti. Jadi, tolong yang amanah,” ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut dihadapan Pendamping, Rabu 13 Oktober 2021.
Risma menambahkan, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di Hadapan Yang Maha Esa.
Pada kesempatan tersebut, Risma memantau langsung penyaluran bantuan. Pada pemantauan penyaluran BPNT dan PKH, Mensos menemukan adanya rekening KPM Kosong, yang seharusnya terisi.
