Suaraindo.id—Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (11/4/2022).
Ribuan mahasiswa itu Pontianak menyampaikan 6 poin kepada DPRD Provinsi Kalbar, salah satunya terkait menolak wacana 3 priode kepemimpinan Presiden.
Kemudian mempertanyakan penyebab langkanya minyak goreng, atau bahan pokok untuk masyarakat.
Selain itu menuntut pemerintah provinsi untuk meningkatkan IPM, dan persoalan krisis kerusakan lingkungan.
Hentikan tindakan represifitas aparat kepada massa aksi dan tuntaskan HAM serta hentikan operasi militer di tanah Papua, kemudian mengecam segala tindakan diskriminasi terhadap warga Papua.
“Kami mempertanyakan atas kelangkaan minyak goreng di Kalbar, pada dasarnya Kalbar merupakan suplay minyak terbanyak ke 2,” kata Jesnita, Mentri Dalam Negeri BEM IAIS Sambas.
Jesnita sangat sesalkan atas kebijakan pemerintah Kalbar yang tidak memiliki kemampuan untuk berupaya memenuhi minyak goreng di Kalbar.
“Kenapa pemerintah kita tidak bisa mengatasi permasalahan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng,khusus di Kalimantan Barat,”ungkapnya.
Para mahasiswa sangat berharap semua permasalahan yang terjadi dapat di handle dan di selesaikan dengan baik, dan harus dengarkan jeritan rakyat bukan partainya.
“Semua permasalahan bisa di handle pemerintah, terlebih sebenarnya permrintah dapat kelola sendiri minyak mentahnya,”tambah Jenita di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalbar.
Kemudian para demontrans dari mahasiswa di sambut dan di terima langsung oleh wakil ketua DPRD Kalbar, Suryansyah yang di dampingi beberapa anggota DPRD lainnya.
