Suaraindo.id – Ikatan Petani Plasma PT PSP HPI Agro di Kabupaten Mempawah menggelar aksi damai dengan mendatangi kantor Gubernur dan DPRD Kalbar. Mereka merasa dicurangi dan meminta keadilan tentang bagi hasil, sebab sejauh ini bagi hasil yang didapati sangat merugikan masyarakat petani plasma. Program kebun sawit plasma, yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi petani, tak semuanya berjalan mulus. Mereka kerap terlilit masalah, sebab hasil dari kebun mereka malah dibayar tidak sesuai dengan ketentuan.
Koordinator lapangan, Zailani menyebut, diantaranya adalah petani plasma PT PSP HPI Agro di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, merasa dicurangi, ratusan perwakilan dari petani mendatangi kantor DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (23/6/2022).
“kedatangan mereka yakni untuk meminta agar dilakukan audit oleh instansi terkait dan pihak independen, di bawah kendali dan pengawasan gubernur, agar bisa mendapatkan penghitungan sesungguhnya” ucap Zailani.
Lanjut, dirinya juga menyebut, jika pembagian hasil plasma itu tidak adil sejak bertahun-tahun, mirisnya bahkan mereka ada yang hanya mendapatkan 50 ribu rupiah saja per hektarnya. Awalnya perjanjian tersebut angkanya 70 persen untuk perusahaan dan 30 persen untuk masyarakat, tapi seiring berjalannya waktu angka yang 30 itu malah dipotong, dengan dalih untuk biaya operasional perusahaan.
“Seluruh isi MoU antara perusahaan dan petani plasma tidak dilaksanakan sebagaiamana isi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diduga telah terjadi wan prestasi, mereka ingin MoU itu digugurkan dan hak-hak masyarakat bisa dikembalikan,” terangnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani berjanji akan menyuarakan hak – hak petani plasma tersebut. DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan segera melakukan rapat kerja dengan dinas terkait, dan perusahaan yang berkerja sama dengan petani plasma.
“Ratusan petani plasma ini melakukan orasi dengan damai berbekal spanduk yang bertuliskan keluhan hingga tuntutan,” pungkasnya.
