Suaraindo.id – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengadakan kegiatan Silaturrahim bersama Pimpinan Ormas dan Pemuka Agama. Kegiatan penting dibuka secara resmi Pj Gubernur Kalbar yang diwakili Biro Hukum Abussamah di Aula Kanwil Kemenag Kalbar, Kamis (12/10/2023).
“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada MUI Kalbar atas terselenggaranya kegiatan ini. Kalbar masuk propinsi kerawanan rendah. Harus betul-betul kita antisipasi. Pemilu diharapkan dapat berjalan dengan damai, rukun dan harmonis. Kami mengajak tokoh agama dan pemuka agama turut andil membantu kepolisian untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai,” ujar Abussamah dihadapan ratusan peserta yang terdiri dari pimpinan forkopimda Kalbar, pimpinan ormas, pemuka agama, pimpinan organisasi vertikal, dan tokoh pemuda.
Menurutnya, ormas Islam dan pemuka agama punya peran penting dan strategis. Perbedaan pilihan politik hal yang wajar dan tak perlu dipertentangkan. Kita semua diharapkan untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Pemilu 2024 dan turut menciptakan suasana damai.
“Sampaikan pesan-pesan perdamaian. Tokoh agama dan pemuka agama harus menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Kita juga mesti bijak dalam memanfaatkan media sosial. Saring sebelum sharing informasi yang ada. Jangan menyebarkan berita hoax,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Basri HAR menuturkan, kegiatan silaturrahim Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kalbar bersama Pimpinan Ormas dan Pemuka Agama digelar dengan tujuan untuk memantapkan kerukunan umat beragama dalam memperkokoh keutuhan NKRI.
“Indonesia negara besar. Kita harus bersatu. Terlebih menjelang tahun politik dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Pemuka agama dan tokoh masyarakat punya peranan penting untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air. Sebab di dalam ajaran agama Islam, cinta tanah air bagian dari iman,” ungkap Basri HAR.
Menurutnya, mesti ada kerja sama yang baik semua stakeholders. Antara pemerintah, tokoh agama dan Masyarakat harus saling bahu membahu untuk menjaga dan memajukan Indonesia. Silakan saja kita berbeda pilihan politik atau calon presiden, tetapi semangat persatuan harus diutamakan.
Acara tersebut mengusung tema “Peran Ormas Islam dan Pemuka Agama Memperkuat Ukhuwah untuk mewujudkan Pemilu 2024 Damai, Rukun dan Harmonis”.
Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam dialog tersebut: Polda Kalbar yang diwakili M Nasir, Wakil Ketua Umum MUI Kalbar Prof. Dr. Wajidi Sayadi dan dan Kakanwil Kemenag Kalbar, Dr. Muhajirin Yanis.
M Nasir mengungkapkan, setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk memelihara keamanan negara. UUD 1945. Polri menilai Kalbar tergolong daerah yang rawan kelima di Indonesia. Wilayahnya sangat luas. Penduduknya tersebar di daerah-daerah terpencil. Ini yang jadi dasar indeks kerawanan di Kalbar.
“Polda Kalbar sudah siap menyambut Pemilu. Masyarakat juga diharapkan siap menghadapi Pemilu dengan berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Prof. Wajidi Sayadi mengatakan, tugas kita Bersama menjadi pelopor terwujudnya persatuan dan kesatuan. Ini pekerjaan berat. Sesama kita umat Islam persatuan itu justru lebih sulit ketimbang membangun persatuan dengan umat agama lain.
“Tugas pemuka agama, punya kepedulian untuk membangun suasana yang harmonis. Beragama mesti menjamin terjaganya tujuan lima yakni memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab,” ulasnya.
Menurut Wajidi, agama dan politik punya hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Agama dan politik tidak menyatu, tidak pula terpisah. Imam Al-Mawardi berkata, Kepemimpinan politik (kekuasaan) wajib harus ada dalam rangka menjaga keberlangsungan negara. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat, agama dan politik dua saudara kandung yang saling mengamankan. Keduanya akan berjalan dengan baik ketika saling menguatkan.
“Kita punya kewajiban untuk membela negara. Politik sangat penting. Agama inilah yang memberikan pengaruh dan petunjuk dalam pelaksanaan politik di tengah Masyarakat. Tujuan ormas untuk berjuang fisabilillah. Masjid dan rumah ibadah khusus untuk beribadah. Pemuka agama harus menjadi perekat. Bukan jadi pemicu perpecahan,” pesannya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Kalbar Dr. Muhajirin Yanis mengatakan, Kementerian Agama memiliki tujuh program prioritas. Program pertama ada penguatan moderasi beragama.
“Alhamdulillah, di Kalimantan Barat, sudah melaunching 14 kabupaten/kota program kampung moderasi beragama. Terakhir kemarin Selasa 10 Oktober 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini sebagai kontribusi Kementerian Agama untuk menciptakan masyarakat agar hidup rukun dan damai berdampingan di tengah Masyarakat,” terang Muhajirin Yanis.
Dalam kesempatan itu, Muhajirin Yanis juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2024 tentang Penguatan moderasi beragama. Perpres ini telah ditandatangani pada 25 September 2023 lalu.
“Saya meminta semua Kakankemenag untuk mengikuti kegiatan ini secara virtual. Saya mengarahkan kepada Kepala Kemenag kabupaten/kota di Kalbar untuk berkoordinasi dan bersinergi terkait kamtibmas dengan Kapolres di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Kalbar Kaharudin, memimpin pembacaan Deklarasi Dewan Pimpinan MUI dan Perwakilan Ormas Islam serta Pemuka Agama di Kalbar yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Selanjutnya penandatanganan deklarasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kalbar, PWNU, PW Muhammadiyah, PW Mathla’ul Anwar, Pondok Pesantren Walisongo,dan PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar.
