Pemkab Melawi Beli Alat Berat, Ketua Golkar Angkat Bicara

  • Bagikan
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Melawi, Mashur

Suaraindo.id—Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Melawi, Mashur mengkritisi langsung tentang pengadaan alat berat yang dilakukan oleh  pemerintah Kabupaten Melawi pada tahun 2021 ini melalui APBD Perubahan.

“Ada apa sih kok tiba tiba Pemkab Melawi ingin membeli alat berat dimasa penghujung tahun melalui APBD Perubahan 2021 . Ini tentu jadi pertanyaan besar,” tanya Mashur.

Menurutnya rencana pembelian sejumlah alat berat yang saat ini sedang berproses tender di LPSE Kabupaten Melawi  seperti Buldozer,Vibrator Roller, Grader, dinilainya belum terlalu urgent dan mendesak.

Terlebih kondisi daerah masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 serta pemulihan paska banjir besar disejumlah daerah.

“Tentu Pemkab Melawi, terutama melalui Bupati Melawinya perlu melakukan kajian kajian khusus dan meninjau kembali tentang pembelian alat berat. Esensi dari pengadaan alat berat itu apa,” saran Mashur saat menghubungi media ini, Selasa (7/11/2021).

Yang Ia ketahuil kategori status jalan setidaknya dibagi menjadi tiga, yakni jalan Nasional, Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.  Tentu jalan Nasional ditangani pemerintah pusat, untuk jalan provinsi tentu ditangani pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi.

Begitu pula dengan  jalan Kabupaten, ditangani pemerintah kabupaten melalui APBD kabupaten.

Yang jadi pertanyaan sekatang, lanjutnya ada berapa banyak jalan Kabupaten  yang rusak parah saat ini.

“Terus pemerintah Melawi dalam membeli alat berat ini, sasaran penggunaannya apakah sudah dihitung atau belum. Apalagi ini (pengadaan alat berat,red) sudah masuk proses tender dan pagu dananya tidak sedikit hingga miliaran rupiah,” bebernya.

Dirinya juga menegaskan bahwa kritikan yang disampaikannya ini bukan berarti pihaknya tidak mendukung program pemerintah. Hanya saja, jika program pemerintah dirasa tidak pro rakyat, tentu Golkar tidak akan diam ataupun sungkan untuk memberikan saran, masukan bahkan kritikan sekalipun.

“Ini demi  kebaikan pemerintah Melawi. Jangan sampai timbul persoalan hukum dan lainnya,” pungkasnya.

 

  • Bagikan