Suaraindo.id—— Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, yang sebelumnya dituntaskan karena sejumlah kendala.
Rumaksi mengatakan, Kewajiban Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati adalah menyampaikan LKPJ, atas penggunaan anggaran tahun 2021.
Oleh Karenanya, kewajiban ini diawali dengan penyampaian pengantar LKPJ di hadapan Rapat Paripurna X Rapat ke-1 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pada waktu lalu.
Lebih lanjut Rumaksi mengatakan, gambaran singkat kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah (Pemda) sepanjang 2021 lalu, dengan muatan di antaranya terkait arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun 2021, tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2020. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Demikian juga terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.
Adanya kebijakan refocusing lagi tahun lalu, sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19.
Karena kebijakan refocusing masih diarahkan untuk penanggulangan pandemi yang meliputi, belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan upaya pemulihan ekonomi. Karenanya, banyak program dalam perjalanannya harus disesuaikan kembali.
Disamping memaparkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Wabup Rumaksi juga menyampaikan capaian indikator kinerja sasaran pemda sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Realisasi sasaran kinerja tahun 2021 menunjukkan 3 indikator yang memiliki persentase capaian lebih dari 100% dari total 9 indikator. Beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.
Indikator yang belum tercapai adalah indeks infrastruktur wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks kepuasan masyarakat.
Diakui Wabup Rumaksi, pandemi Covid-19 secara nyata masih berpengaruh terhadap capaian kinerja kelima indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut. Oleh sebab itu, perlu menjadi fokus untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
