Suaraindo.id – Kementerian Keuangan mencatat perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen pada Triwulan IV (c-to-c) atau dibanding triwulan sama tahun sebelumnya.
Meneruskan rilis Kementerian Keuangan, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalimantan Barat, Suwajianto di Pontianak mengatakan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 231.321,16 dalam miliar rupiah, dan PDRB per kapita sebesar 42.282,90 dalam ribu rupiah.
Selain itu, kata dia tingkat suku bunga di Kalimantan Barat pada Februari tahun 2022 adalah sebesar 3,5% dengan tingkat inflasi Februari 0,26 persen atau mencapai 2,52 persen (y-o-y).
“Dan secara tahun kalender sebesar 1,09 persen,” ucapnya.
Suwaji memaparkan, Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen (y-o-y),
“Melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya, yang tumbuh sebesar 4,60 persen,” jelasnya.
Dari sisi lapangan usaha, menurutnya pertumbuhan terutama didorong oleh kinerja pertambangan yang meningkat, konstruksi, jasa kesehatan serta perdagangan besar dan eceran.
“Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja terjadi pada konsumsi rumah tangga dan ekspor,” tukasnya.
Strategic/Current Issues yang terjadi Kalbar pada Februari 2022 kata dia adalah terdapat beberapa Pemda yang belum melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak pusat atas Belanja Daerah.
Dimana menurutnya, BAR Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2021 merupakan syarat penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022.
“Batas waktu penyampaian BAR Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2021 yaitu hari kerja terakhir bulan Februari 2022,” jelasnya.
Berdayakan UMKM, Bidik Perbatasan
Berdasarkan Rapat Deputi ALCo Regional Kalbar pada 17 Maret 2022 lalu, dia mengatakan seluruh Kemenkeu Kalbar juga terus bersinergi bersama Pemda dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kalbar. Pada forum tersebut turut hadir Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, perwakilan Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, perwakilan Kepala Kanwil DJKN, perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, serta perwakilan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
Pada forum tersebut, dijelaskan dia, DJBC Kalbagbar telah membuat pusat logistik di Nangau Badau untuk mempermudah ekspor produk UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah memiliki program peningkatan citra produk UMKM dengan membuat market point di Entikong dengan membuat MoU antara Kemendagri, Kemenperdagangan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pemprov Kalbar di Entikong.
Pemulihan Ekonomi
Sejalan dengan pelaksanaan APBN secara nasional, menurut dia, untuk wilayah Kalimantan Barat pemulihan ekonomi terus berlanjut dan dibuktikan dengan terus terkendalinya kasus Covid-19 di Kalbar. Bahkan sampai dengan pertengahan Maret lalu, angka kesembuhan lebih tinggi dari kasus konfirmasi yang berada di posisi 642.
“Implikasi dari penurunan ini adalah kegiatan ekonomi mulai membaik, sehingga dari sektor penerimaan pajak juga mulai naik,” ucapnya.
Dia mengatakan, ditengah kondisi yang semakin pulih, APBN dan APBD tetap terus bekerja keras menjadi shock absorser atas berbagai gejolak dan tekanan global. Risiko ancaman pemulihan ekonomi bergeser pada eskalasi geopolitik di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi sehingga menyebabkan inflasi melonjak di berbagai negara maju.
“Kedepan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN,” pungkasnya.
