Suaraundo.id—Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan audensi bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Audensi yang dilakukan itu, buntut dari adanya larangan ekspor CPO oleh pemerintah yang membuat TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat pentani kelapa sawit banyak yang tidak terserap oleh perusahaan, hal tersebut membuat harga TBS anjlok saat ini.
Kedatangan mereka berjumlah 10 orang diterima Asisten II bidang Perekonomian dan Pembanguan Paulus Usrin diruang rapat,asisten II pada Selasa (17/5/2022).
Koordinator Lapangan yang juga sekretaris Apkasindo Kabupaten Sanggau Mahatir Muhammad dalam sudiensi tersebut menyampaikan lima poin tuntutan mereka yaitu:
1.Bupati Sanggau agar melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit yang mencapai 50-75 persen di Kabupaten Sanggau.
2. Miminta kepada bapak Presiden Jokowi, melalui bupati, untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung kepada harga TBS.
3 Miminta Bupati Sanggau supaya mendukung distribusi minyak goreng terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Sanggau.
4.Bupati Sanggau agar memerintah kan kepala dinas terkait melakukan investigasi dan turun langsung ke sejumlah PKS, supaya tidak secara sepihak menetapkan harga TBS petani.Namun harus sesuai dengan penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar.
5.Meminta Bupati Sanggau supaya mendukung pendirian PKS dan pabrik minyak goreng mini petani di Kabupaten Sanggau.
”Lima poin ini yang menjadi aksi perhatian kita pada hari ini,”ungkap Mahatir Muhammad
Audiensi tersebut ,dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Susana Hervena, Kepala Disbunak Syafriansyah, Kepala Disperindagkop dan UM Syarif Ibnu Marwan, Kasat Sat Pol PP Victorianus dan dari kepolisian serta TNI.
Asisten Perekonomian dan Pemba ngunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Paulus Usrin,menjawab pertanyaan wartawan usai beraudensi mengatakan sanggat mengapresiasi dan menyambut baik tuntutan yang dilakukan karena ini merupakan aspirasi murni dari petani-petani sawit.
“Kita berupaya menindaklanjutinya dan akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalbar, dan berharapan bisa sampai ke bapak Presiden agar kebijakan-kebijakan yang Pemerintah Pusat lakukan dapat berpihak kepada petani kecil, khususnya petani sawit daerah ini,” katanya.
Ditambahkan Usrin dengan keadaan saat ini membuat petani bingung karena turunnya harga TBS dan terbatasnya penerimaan dari pabrik kelapa sawit terhadap dari hasil-hasil pertanian mereka dan beban lainnya.
“Saat ini harga pupuk cukup tinggi, kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Jadi apa yang menjadi keprihatinan Apkasindo perlu didukung oleh semua pihak baik itu eksekutif, legislatif dan masyarakat.
Hal Senada juga sama disampaikan Anggota DPRD Sanggau, Susana Herpena yang juga anggota Komisi II ia menyambut baik apa yang dilakukan oleh DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau dimana mereka sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali pabrik yang menerima pembelian buah tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu berdasarkan Indek Termasuk pembatasan penerimaan pembelian TBS oleh pabrik,” katanya.
Ia mengatakan bersama-sama untuk memperjuangkannya. Ini bukan isu yang terjadi di Sanggau saja melainkan issue secara nasional,hampir semua daerah mengalami.
“Nanti akan kami bahas di komisi dua mengenai usulan yang telah disampaikan oleh Apkasindo. Saya yakin nantinya pak bupati bisa mengambil kebijakan yang baik sebagaimana yang telah diusulkan oleh Apkasindo,” katanya.
