Sulit dapatkan BBM, DPRD Palangka Raya Dukung Kebijakan Pembatasan Pembelian Pertali

  • Bagikan
Anggota Komisi C Bidang Perekonomian dan Pembangunan DPRD Kota Palangka Raya, Jhony Arianto

Suaraindo.id – Hampir satu bulan terakhir, masyarakat Kota Palangka Raya kesulitan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Bahkan sering terlihat Puluhan kendaraan nampak mengular di antrian yang berada di SPBU-SPBU, bahkan SPBU ada yang nampak tutup lebih cepat karena kehabisan Pertalite.

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya pun mengambil kebijakan tegas, terutama pasca ditemukannya mobil dengan tangki modifikasi ikut mengantri dan membeli Pertalite dengan jumlah banyak, dengan tujuan untuk dijual secara ecer.

DPKUKMP menerapkan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite, dalam satu hari kendaraan jenis mobil hanya diperkenankan membeli Pertalite senilai Rp 200 ribu, sementara untuk kendaraan roda 2 maksimal Rp 50 ribu.

Kemudian, bagi mereka yang sudah mengisi maka pelat kendaraannya akan dicatat, mencegah terjadinya pengisian yang berulang.

Anggota Komisi C Bidang Perekonomian dan Pembangunan DPRD Kota Palangka Raya, Jhony Arianto menilai jika kebijakan yang diambil Pemko terkait dengan pembatasan pembelian Pertalite sangat bijak. Hal tersebut menurutnya mengingat beberapa pekan ini cukup dirasakan sulit mendapatkan Pertalite, dan mengarah pada kelangkaan.

“Apalagi ternyata ada oknum yang memanfaatkan hal itu dengan melansir dan membeli Pertalite dengan jumlah besar, sehingga BBM untuk masyarakat yang memang hanya untuk keperluan transportasi kurang. Bahkan banyak yang tidak kebagian. Pembatasan ini saya rasa sangat tepat,” ucap Jhony, Senin (27/6/2022).

Pembatasan itu pun ditambahkannya, akan dilakukan sementara oleh Pemko seraya memantau kondisi langsung di lapangan setidaknya mulai 25 Juni hingga 2 Juli mendatang selama sepekan. Dampaknya pun diakui legislator Partai NasDem ini cukup terasa, dimana antrian di SPBU tidak sepanjang biasanya.

“Sambil menunggu pasokan aman, pembatasan memang perlu. Agar seluruh masyarakat yang membutuhkan Pertalite untuk transportasi bisa kebagian,” sebutnya.

Di sisi lain, Jhony berharap agar pengawasan pembelian harus tetap dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kembali penimbunan Pertalite oleh oknum pelansir dengan menggunakan kendaraan bertanki modifikasi.

“Juga kepada pihak SPBU agar tidak berbuat nakal dengan menjual BBM jenis Pertalite kepada para oknum pelansir.

Untuk sementara, prioritaskan masyarakat yang memang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari,” pungkas Jhony.

  • Bagikan