Suaraindo.id – Cuaca yang semakin tidak bersahabat hingga terjadi pergeseran bulan basah dan kering, hal ini tidak terlepas dari perubahan iklim yang kemudian dibahas dalam acara bincang gagas memperkuat Green Party Partai Kebangkitan Bangsa Kalbar.
“Diluar kebiasaan, bulan ini setidaknya ada hari kering yang cukup panjang, tapi sekarang setiap hari turun hujan, tentunya ini tidak terlepas dari kondisi perubahan iklim,” kata Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik ketika memberikan pengantar Diskusi Publik Green Party yang mengangkat tema upaya perwujudan keadilan sumber daya alam berkelanjutan ditengah krisis iklim di Café Kopi Sekampoeng Jalan Jenderal Urip Pontianak, Senin (3/10/2022) malam.
Fajri Nailus yang menjadi fasilitator diskusi panel bersama narasumber Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adi Yani, Bappeda Kalbar diwakili Yoda, Staf Prakirawan Stasium Klimatologi Kalbar, Fanni Aditya, Aktivis JARI Borneo Barat, Mohammad Taufik Hidayat, Akademisi Prof. Gusti Hardiansyah, Mantan Rektor Untan Prof. Thamrin Usman dan Anggota DPR RI F PKB, Siti Mukaromah yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, membicarakan berbagai hal terkait kondisi iklim dan kerja-kerja politik yang memungkinkan untuk mengatasinya.
Dalam paparannya, Adi Yani mengatakan perubahan iklim tidak terlepas dari pertumbuhan industri global yang melepas emisi karbon ke udara dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di tingkat tapak dan mendorong masyarakat untuk turut serta menjaga hutan.
“Ada skema perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat, dan di Kalbar sudah ada sekitar 200 lembaga pengelola dengan total areal kerja mencapai lebih kurang 400 ribu hektar,” ujarnya.
Selain itu kata dia, Dinas LHK juga punya program membagikan bibit tanaman kehutanan dan buah-buahan kepada masyarakat melalui Kantor Kesatuhan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di tiap kabupaten.
“Point nya semakin banyak tegakan baik tanaman kehutanan maupun buah-buahan, maka memungkinkan untuk penyerapan karbon yang semakin tinggi dalam upaya kita untuk mengurangi emisi,” jelasnya.
Fani dari Stasiun Klimatologi Kalbar menjelaskan tentang kondisi dinamika atmosfer dan potensi bencana Kalbar, dimana menurutnya tahun 2020 hingga 2022 adalah rekor La Nina atau peningkatan curah hujan selama 3 tahun berturut-turut.
“Dan ada potensi muncul El Nino atau pengurangan curah hujan pada tahun 2023 hingga 2024,” jelasnya.
Seperti yang terjadi saat ini, kata dia, dalam kondisi normal, seharusnya September masih pada kondisi kering atau curah hujan sedikit, tapi nyatanya curah hujan tinggi dan berlanjut sampai Oktober.
“Kondisi ini dikarenakan La Nina, namun akan berbeda di tahun 2023 karena ada potensi El Nino, dimana September sampai November akan terjadi bulan kering atau curah hujan yang berkurang,” ujarnya.
Menurutnya, ada potensi kebakaran hutan dan lahan di 2023 karena ancaman El Nino dan dengan kondisi itu, tentunya semua bisa melakukan antisipasi.
Sementara Yoda dari Bappeda Kalbar mengatakan dari sisi kebijakan, Pemprov Kalbar sudah merumuskan kebijakan pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam.
“Salah satu strateginya adalah melestarikan kawasan lindung termasuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan potensi lestari dalam rangka mitigasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam, dan menunjang pengembangan ekonomi hijau dengan peningkatan produksi dan produktivitas kawasan budi daya di sekitarnya secara berkelanjutan,” jelasnya.
Profesor Gusti Hardiansyah, Akademisi Untan menerangkan Pemprov Kalbar mendukung Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yakni menurunkan emisi GRK 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 dengan dengan mencanangkan Green Growth berbasis komoditas, untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
“Dengan luas hutan kita apalagi ditambah penguatan lewat skema perhutanan sosial, Kalbar menjadi salah satu wilayah utama untuk mendorong penurunan emisi,” ujarnya.
Menurut dia, sebagai anggota Governor’s Climate and Forests Task Force (GFC), program pembangunan rendah emisi Kalimantan Barat mengacu pada 3 pilar utama yakni memperkuat KPH serta pengendalian tata ruang dan perizinan, kemitraan dengan swasta untuk menjamin rantai pasok komoditas berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan pelaksanaan pembangunan inklusif.
“Yang jelas, kita tidak bisa sendiri dalam mengatasi pemanasan global, dunia terutama negara industry sudah berkomitmen dan akan turut berperan dalam menanggulangi perubahan iklim, ada potensi dana besar yang bisa diakses untuk kita menjaga hutan di Kalbar,” tukasnya.
Sementara Taufik dari organisasi JARI Borneo Barat menjelaskan tentang transformasi pengalokasian anggaran melalui Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang merupakan salah satu gagasan dalam mendukung perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan dengan pemberian insentif berbasis ekologi kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota, desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, skema EFT lewat Transfer Anggaran Berbasis Kinerja Ekologis menstimulus kabupaten/kota, Desa/Kelurahan dapat berkompetisi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.
“Jika dulu Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan anggaran terlebih dahulu baru ada kinerja, saat ini skemanya dibalik dengan menilai dulu kinerja Pemda atau Pemdes baru anggaran diberikan,” paparnya.
Mantan Rektor Untan, Profesor Thamrin Usman memotivasi bakal caleg PKB untuk memahami isu lingkungan dan perubahan iklim, dimana menurutnya ketika berbicara green party kader partai politik tentunya akan bersentuhan langsung dengan persoalan lingkungan.
“Dampak perubahan iklim itu kentara, seperti panas berkepanjangan, curah hujan tinggi, bencana alam, berkurangnya sumber air dan juga peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub,” paparnya.
Bicara isu ketahanan dunia, dia mengatakan tidak terlepas dari ketahanan dan keamanan pangan, energi serta air dan lingkungan.
“Ketersediaan sumber energi fosil akan habis, yang kita butuhkan adalah menggali potensi energi yang memiliki keberlanjutan dan terbarukan, serta memanfaatkan sumber daya biomassa,” ujarnya.
Dalam konteks ketahanan global, Kalimantan Barat ini menurutnya sangat strategis karena berada pada zona equatorial, memiliki kekayaan alam tropis yang beragam dan melimpah sebagai sumber daya biomassa.
“Kita punya sawit yang luas, ada potensi perairan untuk produksi minyak nabati berbasis mikro alga, bahkan ada cadangan uranium yang cukup besar. Industri oleokimia yang kuat memungkinkan kita punya sumber energi tak terbatas,” paparnya.
Anggota DPR RI F PKB, Siti Mukaromah yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa mengatakan PKB sejak lama sudah menetapkan platform Green Party dalam kerja-kerja politiknya.
“PKB sangat mendukung upaya yang mengarah pada Green Constiutution, Green Legislation dan Green Budgeting dalam banyak keputusan politik,” jelasnya.
Menurut dia, industri ekstraktif saat ini yang berlangsung di Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim.
“Dalam hal ini yang cukup terdampak adalah perempuan dan kedepan kita terus dorong kebijakan lingkungan yang berbasis gender serta memberi ruang yang besar bagi perempuan dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Ketua Umum DPP PKB, DR. A. Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam pengarahan via zoom menegaskan soal isu perubahan iklim ini adalah persoalan serius, menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan hidup umat manusia di dunia ini.
“Jadi persoalan iklim ini adalah persolan bangsa dan negara kita yang mesti menjadi perhatian serius, dan PKB memilki komitmen utuh dalam memperjuangkan keberlangsungan lingkungan secara berkelanjutan, adil dan tentunya membawa kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.
