Suaraindo.id – Penyuluh Pertanian Lapangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (PPL PPPK) meminta Bupati Sambas memperjuangkan realisasi tambahan penghasilan pegawai yang sampai saat ini belum mereka terima.
”Sampai sekarang kami belum menerimanya dan kami sudah sampaikan surat ke Bupati agar bisa membantu merealisasikan sesuatu yang menjadi hak kami,” kata Agus Saifuddin, PPL PPPK Kabupaten Sambas, Selasa (13/06/2023).
Sebagaimana diketahui, Perpres 98 Tahun 2020 mengatur tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pembayarannya dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal itu kemudian diperjelan dengan Permedagri 6 tahun 2021 dengan penjelasan yang sama.
”Kami para penyuluh memanggul tanggungjawab yang besar untuk kesuksesan pertanian di Kabupaten Sambas, hal yang wajar ketika masalah ini kami sampaikan agar dapat perhatian segera dari pimpinan daerah,” jelasnya.
Agus yang hari-hari bertugas di Desa Matang Labong dan Mak Tangguk ini mengatakan lebih 70 persen warga Sambas adalah petani, bergantung hidup dari sektor pertanian dan membarikan sumbangan yang besar bagi pembangunan pertanian di Kalbar.
”195 desa, 3098 kelompok tani, dengan hanya 74 PPL ASN, 40 diantaranya PPPK, tentu ini kerja yang tidak mudah, namun kami komitmen dan bisa dilihat dari hasil pertanian Sambas yang untuk skala Kalbar sudah cukup maju,” jelasnya.
Artinya kata Agus, capaian kinerja sektor pertanian tidak terlepas dari kerja-kerja penyuluh selama ini dan wajar ketika para penyuluh PPPK ini menanyakan dan meminta bantuan pimpinan daerah untuk merealisasikan tambahan penghasilan pegawai.
”Teman-teman kami PPL PPPK di kabupaten lainnya sudah mendapatkan hak mereka susuai peraturan, wajar kalau kami menanyakan itu,” imbuhnya.
Ada mimpi besar bersama, kata Agus, yakni tentang bagaimana pertanian di Sambas semakin maju, teknologi semakin mumpuni dan pengetahuan petani semakin meningkat.
”Dan untuk mewujudkan itu, PPL adalah kunci selain kemauan besar dari petani untuk maju,” tukasnya.
Ketua Perhimpunan Perhiptani Kalbar, Mahendara Perdana dikonfirmasi membenarkan masalah yang dialami PPL PPPK di Kabupaten Sambas.
”Tentu ini kebijakan daerah dan bupati akan sangat berperan untuk merealisasikannya, daerah lain saja sudah realisasi, tentunya Sambas seharusnya bisa,” ujarnya.
Masalah yang dialami PPL PPPK Sambas ini juga kata Mahendra sudah disampaikannya dalam Kongres Perhiptani VIII di Sumatera Barat pekan lalu.
”Saya sampaikan penyuluh adalah garda terdepan keberhasilan pembangunan pertanian, sehingga kesejahterannya harus jadi prioritas,” ucapnya.
Dia berharap, Bupati Sambas bisa segera merealisasikan apa yang menjadi hak para penyuluh karena mereka sudah berkerja maksimal dalam menunjang pembangunan sektor pertanian di Sambas.
”Tak hanya Sambas, semua daerah sejatinya harus memberikan perhatian lebih kepada penyuluh pertanian,” pungkasnya.
