Suaraindo.id – Saat ini angka stunting di Kalbar mencapai angka 27,8 persen. Maka dari itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo minta agar Penjabat Gubernur, Bupati dan Penjabat Wali Kota di Kalimantan Barat untuk konsen dalam upaya menurunkan stunting dengan target di angka 15 persen.
Hasto Wardoyo meminta bakal melaporkan pada Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk evaluasi apabila terdapat satu derah yang angka stuntingnya tidak mengalami penurunan.
“Stunting Kalbar di angka 27,8 persen. Saya minta perusahaan bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Begitupula dengan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jika stunting tak turun akan saya lapor Kemendagri dan Presiden untuk dievaluasi,” kata Hasto, Rabu (06/09/2023).
Ia menjelaskan indikator prestasi kinerja keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah salah satunya adalah stunting.
“Angka stunting di Kalbar 27,8 persen. Jika angka stuntingnya nanti tidak sampai di angka 15 persen maka ini akan menjadi tugas berat. Di mata presiden pastinya ini akan menjadi perhatian serius,” ucapnya.
Hasto melanjutkan pandangannya kesadaran di Kalbar untuk menginput data pra nikah rendah. Sebagai contoh selama setengah tahun ini data yang masuk hanya dua ribu padahal penikahan lebih dari 14 ribu pasangan.
Untuk mencegah agar tidak ada stunting baru maka itu harus dicegah. Jangan sampai kepala daerah semangatnya hanya mengejar anak stunting tapi yang mau hamil tidak dikejar, padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama.
Stunting ini perlu menjadi perhatian. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan.
“Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru,” pungkasnya.
