Peningkatan PAD Kapuas Hulu Capai 47,96 Persen Hingga Mei 2024

  • Bagikan
Kepala Kantor KPPN Putussibau Sri Winarno. ANTARA

Suaraindo.id– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau mencatat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, hingga Mei 2024 telah mencapai Rp37,13 miliar atau 47,96 persen dari target Rp81,58 miliar.

Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno, menyatakan bahwa peningkatan ekonomi diharapkan terus membaik di Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat berkontribusi dalam mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan ekonomi diharapkan semakin baik di Kabupaten Kapuas Hulu supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah,” katanya.

Menurut Winarno, PAD Kapuas Hulu didominasi oleh hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16,88 miliar, dengan realisasi mencapai 105,5 persen. Diikuti oleh pajak daerah sebesar Rp7,01 miliar atau 24,33 persen dari target, retribusi daerah Rp2,34 miliar atau 42,41 persen dari target, dan lain-lain PAD sebesar Rp12,89 miliar atau 41,25 persen dari target.

Lebih lanjut, Winarno menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah terendah adalah BPHTB sebesar 3,88 persen dan PBB P2 sebesar 4,69 persen.

“Tentunya diperlukan upaya dan analisis atau kajian lagi agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pajak daerah tersebut agar dapat dikejar realisasi targetnya,” tutur Winarno.

Di sisi lain, terdapat realisasi pajak daerah yang sudah mencapai lebih dari 50 persen, yaitu pajak parkir sebesar 85,75 persen, pajak reklame 58,86 persen, dan pajak restoran 57,24 persen.

Winarno berpendapat bahwa tingginya capaian realisasi pajak daerah tersebut menunjukkan peningkatan perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu pada triwulan II tahun 2024.

Berdasarkan target pendapatan APBD sebesar Rp1,79 triliun, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar 4,55 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2023 yang sebesar 4,25 persen.

“Namun, besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah,” ucap Winarno.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan