Suaraindo.id – Tenaga Kesehatan yang tercatat sebagai tenaga bakti di Puskesmas dalam wilayah Kota Subulussalam menandatangani komitmen dengan Pemerintah Kota Subulussalam.
Komitmen tersebut perihal tuntuan ratusan para nakes pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis, (23/1/2025).
Mereka mengaku sudah belasan tahun mengabdi sebagai tenaga bakti, namun tidak terdata dalam Data Base BKN.
Akibatnya pada pembukaan PPPK Tahap I Tahun 2024, tenaga kesehatan bakti di Kota Subulussalam itu tidak bisa ikut berkompetisi.
Untuk dari itu, Pemerintah Kota Subulussalam diminta memasukkan mereka ke Data Base BKN dan menambah Kuota Formasi nakes pada seleksi PPPK Tahap II.
Kemudian memperjuangkan sistem afirmasi dengan penilaian masa kerja, usia, daerah terpencil, dan semuanya langsung diusulkan kepada kemenPAN-RB RI, BKN, Kemendagri dan Kemenkes pada bulan Februari nanti.
Edi Sahputra Bako, Ketua YARA Subulussalam selaku pendamping aksi unras, Kamis malam kepada wartawan menyebutkan point tersebut merupakan kesepakatan antara para tenaga kesehatan dan pemerintah yang ditandatangani di kantor wali kota Subulussalam.
Berjalannya aksi tersebut, Edi Bako menyebutkan tiga Anggota Legislatif langsung ikut mengawal dan sempat sedikit memanas upaya untuk masuk ke kantor wali kota.
Salah satu Anggota DPRK, Antoni Angkat dengan tegas meminta Pemko Subulussalam untuk mencari solusi, dan pasti bisa dibantu.
“Ini saudara kita semua, sedih saya nasib saudara saya ini. Harus bisa kita bantu semua tuntutan mereka,” tegas Antoni didampingi dua rekannya Ardhiyanto Ujung dan Hasbullah.
Disisi lain, Ketua YARA, Edi Sahputra selaku pendamping yang melakukan aksi meminta agar jangan ada intimidasi dan tekanan ataupun sanksi dari pimpinan terhadap para nakes yang demo.
“Ingat mereka menuntut keadilan, mereka ini bagian dari pemerintah. Selaku pimpinan seharusnya anda mendukung gerakan mereka agar kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan,” ungkap Edi.
Dia menyebutkan, dengan adanya aksi ini, justru menjadi jalan Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyampaikan kondisi terkini di daerah kepada Pemerintah Pusat.
Sehingga aksi yang digelar menjadi pressure untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
