Suaraindo.id – Pimpinan DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang didesak untuk membeberkan nama-nama anggota dewan yang diduga tidak ingin membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025.
Desakan tersebut datang dari Ketua Syahbudiono PSI Subulussalam.
Pasalnya, ia mengungkapkan keterlambatan pembahasan anggaran APBK 2025 dikhawatirkan akan berdampak serius pada pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Keterlambatan pembahasan APBK tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab anggota dewan, tetapi juga berpotensi merugikan Subulussalam secara keseluruhan. Hal ini mengingat anggaran merupakan instrumen vital untuk mendukung keberlangsungan program-program pemerintah daerah,” kata Budiono, Ketua PSI Kota Subulussalam.
Untuk dari itu, ia meminta Ketua DPRK Subulussalam untuk terbuka kepada masyarakat. Siapa saja anggota dewan yang enggan membahas APBK 2025.
Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mengorbankan kepentingan rakyat banyak,” ujar Budiono, dalam keterangan tertulis sampai pada media, Rabu (8/1/2025).
Menurutnya, jika APBK tidak dibahas tepat waktu, dampaknya akan sangat besar, mulai dari terhambatnya proyek pembangunan hingga tidak terbayarnya honor bagi tenaga kontrak, guru, dan petugas kesehatan. Kondisi ini juga akan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRK Subulussalam, hingga saat ini, belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.
Ketua PSI Kota Subulussalam itu mengungkapkan Masyarakat berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut dan meminta para wakil rakyat untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika tidak, masyarakat mengancam akan melakukan aksi protes sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPRK.
“Anggota DPRK dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Jika tidak sanggup menjalankan tugas, lebih baik mundur,” tegas Budiono
Hingga berita ini diturunkan, polemik pembahasan APBK 2025 di Subulussalam masih menjadi sorotan.
Publik terus menanti langkah tegas Ketua DPRK dalam menyelesaikan pembahasan APBK 2025.
Hingga berita ini disusun dan masuk ke meja redaksi, media masih menunggu tanggapan Ketua maupun Anggota DPRK Subulussalam terkait keterlambatan pengesahan APBK Tahun 2025.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
