Dalam upaya memperkuat sinergi dan menjawab berbagai tantangan transportasi darat di Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) 2025 pada Rabu (23/4/2025) di salah satu hotel di Kota Pontianak.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pelaku angkutan dari berbagai daerah di Kalbar untuk membahas arah kebijakan, efisiensi layanan, hingga peningkatan keselamatan transportasi yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Muskerda turut dihadiri oleh jajaran pengurus Organda Kalbar, anggota dari berbagai kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, Dinas Perhubungan, Ditlantas Polda Kalbar, dan instansi teknis lainnya.
Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ateng Aryonome, dalam sambutannya menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi darat.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada pengurangan biaya operasional pelaku usaha, tetapi juga langsung dirasakan oleh pengguna jasa. Ini akan memberi multiplier effect pada sektor-sektor lain dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara luas,” ujar Ateng.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan, yang disebutnya sebagai “roh utama” dalam sistem transportasi.
“Keselamatan dan efisiensi adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Organda Kalbar, Agus, menyampaikan sejumlah persoalan aktual yang dihadapi pelaku transportasi di lapangan. Salah satunya adalah maraknya penggunaan kendaraan pribadi untuk angkutan penumpang tanpa izin resmi, yang dinilai menyalahi aturan dan membahayakan karena tak memiliki jaminan asuransi.
“Ini jelas merugikan pelaku resmi dan menciptakan ketimpangan yang harus segera ditindak,” ujarnya.
Agus juga menyoroti praktik angkutan barang ilegal, termasuk kendaraan pick-up dan mobil wisata berplat luar yang beroperasi tanpa izin, serta dominasi transporter dari luar Kalbar dalam layanan logistik dan pengiriman retail online.
“Persaingan tidak sehat ini makin terasa, terutama di sektor pengiriman retail. Banyak transporter dari luar Kalbar yang menggunakan plat luar dan tidak berkontribusi pada PAD kita,” jelasnya.
Ia berharap melalui Muskerda ini, Organda Kalbar dapat melahirkan langkah-langkah konkret dan membangun kolaborasi kuat dengan pemerintah untuk menertibkan praktik-praktik ilegal, serta mendorong peralihan kendaraan ke plat Kalimantan Barat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
