SUARAINDO.ID —– Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan Lombok yang telah menerapkan sistem digital Inaportnet dalam pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara online.
Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai, digitalisasi ini sangat memudahkan proses pelaporan dari perusahaan pelayaran kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Dengan sistem ini, proses keberangkatan kapal dan clearance muatan tidak lagi dilakukan secara manual. Semuanya sudah digital dan bisa dilakukan dari mana saja, tanpa perlu tatap muka,” ujar Bambang saat kunjungan kerja di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur, Sabtu 3 Mei 2025.
Bambang menambahkan, sistem yang mulai diterapkan sejak 30 April 2025 ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk pelabuhan penyeberangan.
“Sudah berjalan empat hari dan terbukti lancar. Tidak ada lagi penumpukan kendaraan maupun kapal,” tegasnya.
Program percontohan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini memungkinkan proses pelaporan keberangkatan kapal dilakukan secara digital tanpa harus manual.
”Ini satu-satunya di Indonesia dan sudah berjalan lancar selama empat hari terakhir,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Plt Kepala Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok, DR Kapten Pujiati, SH, MH menyebutkan, pelabuhan Kayangan-Pototano dan sebaliknya kini menjadi pionir dalam pelayanan SPB online di Indonesia.
Pelayanan ini memanfaatkan platform berbasis aplikasi Inaportnet atau Indonesia Portnet.
Dengan SPB online, pelayanan lebih efisien. Biasanya memakan waktu 35 menit, kini hanya 5 sampai 10 menit.
”Fitur dalam aplikasi ini sudah sangat lengkap, tinggal sekali unggah,” jelas Pujiati.
Sistem ini dinilai efektif karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, selama pengguna memiliki koneksi internet.
Digitalisasi layanan pelabuhan ini sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan di sektor transportasi laut nasional.
