SUARAINDO.ID —- Wakil Bupati Lombok Timur H Edwin Hadi Wijaya memgatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penyesuaian program pembangunan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi dan misi pemerintah provinsi.
Penyesuaian ini dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Awalnya, terdapat lima program prioritas pembangunan daerah. Namun, seiring kebutuhan untuk mengakomodasi arah pembangunan nasional, jumlah program tersebut berkembang menjadi delapan. “Perluasan program ini dilakukan agar selaras dengan RPJMN, dan itu memang harus dilakukan,” ujar salah satu pejabat daerah dalam keterangannya.
Pada tahun pertama, fokus pembangunan tidak banyak menyasar aspek fisik, melainkan lebih mengarah pada sektor ekonomi. Hal ini disebabkan alokasi anggaran fisik yang mencapai hampir 23%, yang dianggap cukup besar dalam konteks efisiensi keuangan daerah. “Anggaran yang tersedia dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak diarahkan langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Memasuki tahun kedua, Pemda akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur dalam proses review APBD 2025. Evaluasi ini akan mempertimbangkan percepatan program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, irigasi, dan ketahanan pangan. “Kita sedang mengidentifikasi ruas jalan mana yang menjadi prioritas dan menyesuaikannya dengan kebutuhan ketahanan pangan,” jelasnya.
Pemda menargetkan seluruh bahan evaluasi dan rencana perubahan APBD dapat disiapkan paling lambat akhir Juni. “Hampir semua kabupaten/kota juga melakukan percepatan serupa, karena situasi yang berubah menuntut adaptasi cepat,” imbuhnya.
Penyesuaian program ini, menurut pejabat tersebut, bukan semata-mata karena efisiensi, namun juga karena perubahan kebijakan nasional yang mengharuskan daerah menyesuaikan diri. “Efisiensi dan kebijakan pusat menjadi alasan utama kita melakukan perubahan ini,” pungkasnya.
