Suaraindo.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menggelar kegiatan Capacity Building bagi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Jumat (2/5/2025), dengan fokus pada pembinaan teknis pengambilan data harga kebutuhan pokok dan penyusunan analisis harga yang akurat dan terukur.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan bahwa inflasi di Pontianak pada Maret 2025 berhasil ditekan dan tetap terkendali pada angka 0,38% year-on-year, menjadikan Pontianak sebagai kota dengan inflasi terendah se-Kalimantan Barat dan peringkat ke-24 kota/kabupaten terendah se-Indonesia.
“Alhamdulillah, ini indikator positif bagi ekonomi kota. Tren ini harus kita pertahankan dengan menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat,” ujar Amirullah
Amirullah menjelaskan, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 960/EKON-SDA/Tahun 2024, pengendalian inflasi di Kota Pontianak berpedoman pada Strategi 4K, yaitu:
Keterjangkauan harga
Ketersediaan pasokan
Kelancaran distribusi
Komunikasi yang efektif
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala, terutama pada komoditas volatile food yang menjadi kontributor utama fluktuasi inflasi.
“Pemantauan dilakukan secara kontinu, baik di tingkat produsen maupun konsumen, sebagai langkah antisipatif mengidentifikasi potensi gejolak harga,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda juga menegaskan pentingnya keseragaman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harga. Hal ini guna memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
“Saya minta Perangkat Daerah untuk menajamkan analisa harga dan memperbarui data secara berkala,” tegasnya.
Data tersebut nantinya diintegrasikan dan dipublikasikan melalui aplikasi Jendela Pontianak Integrasi Kota Pontianak (JEPIN), sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik.
Amirullah menutup arahannya dengan harapan agar data dan informasi harga yang akurat mampu mendukung kebijakan prioritas daerah dan nasional dalam rangka mewujudkan stabilisasi harga yang terjangkau dan berpihak pada daya beli masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
