Suaraindo.id – Minimnya curah hujan yang melanda Kalimantan Barat dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah kabupaten dan kota. Menyikapi hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar bergerak cepat dengan melakukan berbagai langkah antisipatif guna menekan dampak bencana.
Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintensifkan patroli dan upaya pemadaman di wilayah-wilayah yang dinilai rawan Karhutla.
“BPBD Kalbar mendorong semua BPBD kabupaten dan kota yang wilayahnya rawan Karhutla untuk berpatroli dengan peralatan lengkap. Patroli ini bertujuan untuk melaksanakan operasi pemadaman, pemblokiran, dan pembasahan area yang rawan terbakar,” ungkap Daniel, Minggu (6/7/2025).
Selain mengintensifkan patroli darat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah mengajukan permohonan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat terjadinya hujan buatan untuk menekan potensi Karhutla di daerah-daerah kritis.
“Operasi Modifikasi Cuaca yang dilakukan BNPB dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208 di wilayah Kalbar merupakan bagian dari strategi pengendalian bencana asap akibat Karhutla dalam rangka status Siaga Darurat,” jelasnya.
Daniel menyebut, pelaksanaan OMC dijadwalkan berlangsung sejak 4 hingga 8 Juli 2025. Ia berharap dengan adanya OMC, potensi Karhutla bisa diminimalkan, dan masyarakat Kalbar terhindar dari dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
“Terpantau sejak kemarin, hujan sudah mulai turun di beberapa wilayah seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Semoga ini menjadi pertanda baik dan hujan juga segera turun di daerah-daerah lainnya yang masih kering,” tutup Daniel.
BPBD Kalbar terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melaporkan jika melihat adanya titik api atau aktivitas yang mencurigakan terkait Karhutla. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana ini.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
