Suaraindo.id – Suasana apel pagi di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP-PPA) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (21/07/2025), mendadak berubah menjadi ajang unjuk rasa. Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dinas tersebut melakukan aksi demo, menuntut Kepala Dinas DP-PPA, Herkulana, untuk mundur dari jabatannya.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh tudingan yang diarahkan kepada Herkulana, mulai dari dugaan kekerasan verbal, tindakan merendahkan kinerja pegawai, hingga isu dugaan korupsi serta pilih kasih dalam kepemimpinan.
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan pegawai, mereka menilai gaya kepemimpinan Herkulana telah menciptakan suasana kerja yang tidak sehat dan memicu keresahan di internal dinas.
“Kami tidak lagi nyaman bekerja. Banyak rekan merasa tertekan, bahkan dipermalukan di depan umum. Ini bukan lagi soal gaya kepemimpinan, tapi soal martabat ASN,” ungkap salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi aksi tersebut, Herkulana menyebut bahwa demo itu hanya diikuti oleh sebagian kecil pegawai yang tidak puas dengan gaya kepemimpinannya. Ia menganggap perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam dunia birokrasi.
“Jika memang dalam kepemimpinan saya ada yang tidak suka, itu sah-sah saja. Karena setiap pemimpin memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda,” ujar Herkulana saat ditemui awak media, Senin siang.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan legalitas aksi tersebut. Menurutnya, aksi tampak terorganisir dan dirancang sejak awal, bahkan melibatkan ASN non-struktural yang mengambil alih apel pagi.
“Informasinya, apel tadi dipimpin oleh ASN yang bukan pejabat eselon III, padahal aturan jelas. Ini mengindikasikan bahwa aksi memang sudah dirancang sebelumnya,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Herkulana juga dituduh melakukan tindakan korupsi dan pilih kasih terhadap sejumlah pegawai. Menanggapi hal itu, ia membantah keras tudingan tersebut dan membuka pintu bagi pihak berwenang untuk melakukan audit.
“Itu fitnah. Tapi saya terbuka. Silakan inspektorat masuk dan periksa. Saya tidak pernah takut dengan pengawasan, karena saya bekerja sesuai aturan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun dari Inspektorat Daerah terkait langkah yang akan diambil menyikapi kisruh internal di tubuh DP-PPA Kalbar.
Masyarakat dan kalangan ASN berharap, permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan profesional agar kinerja pelayanan publik, khususnya di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak terganggu.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
