Suaraindo.id – Pemerintah pusat mendorong percepatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove nasional melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Pontianak, Jumat (8/8/2025).
Rakornas ini menjadi forum strategis membahas kebijakan, strategi, dan sinergi lintas sektor demi menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025.
“Rakornas ini penting sekali. Di dalam PP 27 Tahun 2025, kita diminta untuk segera menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove. Selama lebih 17 tahun kita belum menyusun perencanaan pengelolaan mangrove nasional,” ujarnya.
Indonesia memiliki luas mangrove mencapai 3,4 juta hektare, terbesar di dunia dari total luas mangrove global sebesar 17,2 juta hektare. Namun, Hanif mengingatkan tekanan terhadap habitat mangrove terus meningkat sehingga diperlukan langkah perlindungan yang presisi.
“Hari ini kita minta kepada para ahli, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove. Tidak ada lagi kegiatan yang boleh mengganggu ekosistem mangrove kita,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut hadir dalam penanaman mangrove, menyebut keberadaan ekosistem ini sangat krusial untuk mencegah abrasi sekaligus menyerap karbon.
“Mangrove ini menyerap karbon yang cukup besar, sekaligus menjadi jantung dan paru-paru Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program penanaman mangrove di Kalbar sebagian besar bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan dilakukan di berbagai daerah.
“Tidak hanya di Mempawah, tetapi di seluruh Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
