Suaraindo.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat memperketat proses wawancara bagi pemohon paspor baru sebagai langkah strategis dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih marak terjadi, terutama melalui modus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat mengatakan kebijakan ini merupakan upaya pencegahan dini terhadap potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan yang kerap menjadi pintu awal terjadinya TPPO.
“Apabila pemohon ingin bekerja di luar negeri, maka harus dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah. Hingga saat ini, sudah terdapat 71 tindakan keimigrasian di wilayah Kalbar berupa deportasi hingga memasukkan nama pelaku dalam daftar warga negara yang melanggar aturan keimigrasian,” jelas Wahyu saat konferensi pers di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Jumat (24/10/2025).
Selain memastikan legalitas dokumen, petugas imigrasi juga melakukan pendalaman terhadap tujuan keberangkatan calon pemohon paspor. Langkah ini menjadi filter penting agar setiap permohonan benar-benar memiliki tujuan jelas dan tidak terhubung dengan jaringan perdagangan orang.
“Terkait penerbitan paspor, hingga Oktober 2025 ini jumlahnya sudah mencapai 92.724 paspor di seluruh wilayah Kalbar,” ungkap Wahyu.
Sebagai bagian dari strategi preventif, Imigrasi Kalbar juga mengembangkan 36 desa binaan di berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara pembuatan paspor yang benar dan risiko menjadi korban TPPO.
“Melalui desa binaan, petugas imigrasi akan mengedukasi secara langsung agar masyarakat memahami prosedur dan tujuan permohonan paspor dengan tepat,” terangnya.
Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan perdagangan orang membutuhkan peran aktif seluruh pihak, khususnya masyarakat yang menjadi target utama para pelaku perekrutan ilegal.
“Kami berharap kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan potensi terjadinya TPPO dapat ditekan sejak dini melalui kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
