Suaraindo.id – Keluhan terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi semakin meluas di Kalimantan Barat. Para sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali, mengatakan bahwa hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalbar diduga telah dikuasai oleh para pelangsir. Kondisi ini membuat sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan pekerjaan mereka.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Ali, Kamis (16/10/2025).
Ali juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU di Kalbar. Ia meminta agar pemerintah mewajibkan seluruh SPBU mengaktifkan
“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh laporan dari para sopir truk.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” papar Krisantus.
Krisantus juga mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar, serta tidak membawa muatan berlebih yang dapat merusak jalan.
“Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Krisantus memastikan bahwa Pemprov Kalbar akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer agar sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
