SUARAINDO.ID —— Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.
Keterlibatan pihak ketiga dalam membangun gedung sekolah sangat perlu.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pihak swasta harus tampil bersama-sama.
Bupati menyebutkan, kontribusi lembaga pendidikan non-pemerintah, termasuk pondok pesantren dan yayasan swasta, selama ini berperan besar dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Lombok Timur.
Tanpa dukungan lembaga tersebut, kata Bupati, capaian pendidikan daerah tidak akan seperti sekarang.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat tantangan serius di sektor pendidikan, terutama masih adanya anak-anak terlantar dan dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah mengupayakan program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak pekerja migran yang kurang mendapat pendampingan pendidikan di rumah.
Program tersebut dirancang dalam satu kawasan terpadu dengan nilai pembangunan mencapai puluhan miliar.
“Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk yang orang tuanya bekerja di luar negeri dan diasuh kakek-neneknya. Negara harus hadir untuk mereka,” tegasnya, kamis 29 Januari 2026.
Selain itu, Haerul Warisin juga memperjuangkan kehadiran Sekolah Unggul Garuda di Lombok Timur.
Sekolah tersebut dirancang sebagai lembaga pendidikan berstandar internasional dengan kurikulum global dan penguatan berbagai bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, dan Jerman.
Lulusan sekolah Garuda diproyeksikan dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi unggulan dunia dengan dukungan pembiayaan negara.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Unggul Garuda membutuhkan lahan sekitar 20 hektare dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.
Bupati mengaku, <span;>telah melakukan berbagai pendekatan ke pemerintah pusat agar Lombok Timur menjadi lokasi pembangunan sekolah tersebut di wilayah NTB.
“Saya ke Jakarta bukan untuk main-main, tapi mencari bantuan untuk daerah,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur juga menggagas penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui perubahan nama Rumah Sakit Lombok Timur di Labuhan Haji menjadi Rumah Sehat Baznas Kabupaten Lombok Timur. Fasilitas tersebut diproyeksikan khusus melayani perawatan kaum dhuafa.
Langkah-langkah tersebut, menurut Bupati, menjadi bagian dari strategi memperkuat akses pendidikan dan layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di Lombok Timur.
