Wagub Krisantus Tegaskan Kebebasan Beribadah di Kalbar, Pembangunan Rumah Ibadah Tak Boleh Dihalangi

Editor: Admin author photo

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan. (suaraindo.id/ist)
Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjamin kebebasan beribadah dan memberikan perlindungan kepada seluruh umat beragama tanpa diskriminasi.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (MPL PGIW) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Hotel Transera Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Krisantus mengatakan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang menghalangi kegiatan peribadatan maupun pembangunan rumah ibadah selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendirikan rumah ibadah dengan tetap memperhatikan persyaratan administratif, kesiapan lahan, pembiayaan, serta perencanaan yang matang.

“Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar,” tegas Krisantus.

Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan beragama. Ia bahkan menyatakan siap berada di garis depan apabila terdapat pihak yang mencoba menghalangi kebebasan beribadah.

Krisantus menjelaskan, sikap tegas tersebut bukan bentuk arogansi, melainkan komitmen pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, perdamaian, dan ketenteraman di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Masyarakat dari berbagai latar belakang yang telah menetap, bekerja, berkarya, dan membangun kehidupan di Kalbar merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, perbedaan latar belakang maupun asal-usul tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan seseorang. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam membangun persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengapresiasi kontribusi PGIW Kalbar yang selama ini turut mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat melalui pelayanan keagamaan, pembinaan umat, pendidikan, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia menilai gereja memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, persahabatan, dan cinta kasih di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Krisantus juga mencontohkan hubungan baik antarpemuka agama Kristen yang selama ini menunjukkan keterbukaan dan sikap saling menghormati dalam menjalankan pelayanan keagamaan.

“Tidak pernah ada pendeta yang menolak pendeta lain untuk menggembala atau berceramah. Begitu pula pendeta dan pastor yang saling terbuka untuk berkhotbah. Ini menjadi bukti bahwa umat Kristen menjunjung tinggi keberagaman dan mengedepankan toleransi,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan sidang, Krisantus berharap forum MPL PGIW Kalbar Tahun 2026 dapat menghasilkan keputusan strategis untuk memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh persatuan di Kalimantan Barat.

Ia juga mendorong agar kegiatan persidangan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya.

Menurutnya, forum keagamaan menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama.

“Kegiatan persidangan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberagaman, saling menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat beragama,” ajaknya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan masyarakat berdasarkan agama maupun keyakinan. Seluruh umat beragama memiliki peran dan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Mengakhiri sambutannya, Krisantus mengajak seluruh peserta sidang untuk terus menjadi teladan dalam menebarkan toleransi dan cinta kasih, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini