Syarif Abdullah Alkadrie Sindir Oknum DPR RI yang Hambat Kinerja Sutarmidji

  • Bagikan
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie.[SUARAKALBAR.CO.ID/HO-Istimewa]

Suaraindo.id – Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie, melontarkan sindiran keras terhadap seorang oknum Anggota DPR RI dapil Kalbar. Oknum tersebut dinilai kerap mengganggu kinerja Sutarmidji selama menjabat sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023, terutama dalam hal program pembangunan yang melibatkan pendanaan pemerintah pusat.

Syarif Abdullah, yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, menilai tindakan sang oknum tidak hanya menghambat, tetapi juga sering kali mengklaim keberhasilan program-program daerah sebagai hasil kerja kerasnya sendiri, terutama saat mendekati masa Pilkada.

“Yang lain juga harus tahu, gubernur itu kepala wilayah, saya sebagai DPR RI berkewajiban memperjuangkan kepentingan wilayah, bukan mendiskreditkan Pak Gubernur. Itu bukan kerja kalian,” tegas Syarif Abdullah, dalam pernyataannya yang menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Syarif juga menyebut bahwa klaim yang dibuat oleh oknum tersebut semakin gencar menjelang Pilkada, dan sering disertai dengan narasi negatif yang menyudutkan Sutarmidji. Menurutnya, hal ini bukan hanya tindakan kampanye negatif, tetapi juga merupakan bentuk pembodohan publik.

Salah satu isu yang dijadikan alat serangan oleh oknum tersebut adalah soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Menurut Syarif Abdullah, Sutarmidji telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait pemekaran tersebut, namun keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat, yang saat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah.

“Pak Sutarmidji sudah berkali-kali memperjuangkan pemekaran Kapuas Raya. Saya sendiri terlibat dalam proses tersebut dan tahu betul bahwa keputusan pemekaran ada di pemerintah pusat. Moratorium wilayah masih berlaku, kecuali untuk Papua, yang lebih diprioritaskan karena alasan politis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syarif Abdullah menegaskan bahwa Sutarmidji telah menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur Kalbar dengan baik, termasuk menganggarkan sesuai dengan janjinya terkait pemekaran Kapuas Raya. “Pak Sutarmidji sudah berbuat sejak dulu, bukan hanya untuk isu kampanye,” tegasnya.

Sindiran ini menjadi peringatan bagi para politisi agar lebih mengedepankan kerja sama dalam memajukan daerah, daripada mengklaim prestasi pihak lain untuk kepentingan politik pribadi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan