Suaraindo.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan Program 100 Hari Kerjanya dalam Kabinet Merah Putih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/2024).
Dalam rapat yang berlangsung penuh antusiasme tersebut, Menteri Nusron memaparkan sembilan program kerja utama yang difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan di Indonesia. Program-program ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam mencari solusi efektif atas permasalahan pertanahan. “Komitmen kami, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika bottleneck pada level regulasi undang-undang, maka kami akan bekerja sebaik mungkin untuk menghadirkan fast track legislation,” ungkap Rifqinizamy.
Ia juga menambahkan optimisme bahwa target ambisius Menteri Nusron dapat tercapai dengan sinergi yang kuat. “Kalau Pak Menteri menargetkan diri 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang sudah puluhan tahun sejak republik ini lahir belum selesai, maka kami rasa kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya,” lanjut Ketua Komisi II.
Rifqinizamy menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian, seperti Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam menyelesaikan isu pertanahan. “Ini isu kedaulatan nasional. Kita harus mampu menegakkan hukum pertanahan dengan tegas, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, yang secara khusus mengapresiasi program penertiban Hak Guna Usaha (HGU) yang diusung oleh Menteri Nusron. “Saya sangat mengapresiasi soal program kerja 100 hari sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri. Ini cukup menggambarkan visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan di ATR/BPN ini berhasil,” ujar Bahtra.
Bahtra juga menaruh harapan besar bahwa langkah-langkah ini dapat memperkuat perekonomian nasional. “Kami titip betul sehingga lahan-lahan HGU ini bisa produktivitasnya makin meningkat. Maka, pasti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disumbangkan dari sisi pertanahan ini,” tutupnya.
Menteri Nusron Wahid hadir bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, Bahtra, serta sejumlah anggota Komisi II lainnya, menandakan komitmen kolektif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
