Suaraindo.id – Pemerintah Indonesia menggandeng investor asing dari Qatar untuk mengakselerasi program pembangunan rumah, dengan menargetkan 1 juta unit rumah. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mencapai target 3 juta unit rumah per tahun, yang akan meningkatkan ketahanan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani selaku investor dari Perumahan SHK Kerajaan Qatar, berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025). Acara ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program hunian ini akan memanfaatkan lahan negara yang terletak di wilayah perkotaan seperti Kemayoran, Kalibata, dan Senayan, dengan fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat menengah bawah. Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan tanah milik Sekretariat Negara, BUMN, dan Kementerian Keuangan dalam proyek ini.
“Dengan kepercayaan yang tinggi kepada Presiden, kami diberi target 3 juta unit rumah per tahun. Kami sangat bersyukur karena dalam dua bulan lebih, sekitar 40 ribu unit rumah sudah berhasil dibangun,” ujar Maruarar Sirait.
Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, juga menyampaikan apresiasi atas penandatanganan MoU ini. Ia menargetkan agar proyek pertama dapat segera dimulai dengan dukungan penuh dari Sheikh Abdulaziz Al Thani dan timnya.
Sheikh Abdulaziz menyatakan optimisme tinggi terhadap proyek ini. Ia menjelaskan bahwa perumahan yang akan dibangun adalah perumahan sosial bagi rakyat Indonesia, dan pihaknya berkomitmen untuk bekerja secara profesional guna mewujudkan keberhasilan proyek ini.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan bahwa proyek hunian ini akan fokus pada hunian vertikal, terutama di kota-kota besar, guna mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan backlog perumahan yang telah lama terjadi.
Menanggapi Tantangan Backlog Perumahan, Ekonom Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa meskipun program ini sangat besar, backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data dari BPS Survei Sosial Ekonomi 2023. Tauhid menyoroti bahwa banyak kalangan masyarakat berpendapatan rendah atau pekerja sektor informal yang kesulitan mengakses rumah yang terjangkau, meskipun ada program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli rumah meskipun dengan cicilan rendah. Mereka hanya mampu menyewa rumah dengan harga sewa sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000,” kata Tauhid. Menurutnya, lokasi rumah yang jauh dari tempat kerja juga menjadi kendala utama dalam program perumahan pemerintah.
Proyek pembangunan 1 juta unit rumah diharapkan dapat menjawab sebagian tantangan ini, dengan pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Namun, diperlukan perhatian lebih terhadap kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perumahan yang ada.
Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya skema perumahan bagi pekerja informal dan pendapatan tidak tetap, yang saat ini belum terakomodasi dalam program pemerintah.
Kerja sama dengan investor Qatar ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target pembangunan perumahan yang lebih merata dan menyeluruh, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
