Suaraindo.id- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta seluruh jajaran Kementerian HAM, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
“Ada tiga aspek yang saya tekankan, yakni memberikan undang-undang yang melindungi rakyat, membangun peradaban HAM melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan, serta menekan sumber-sumber ketidakadilan bagi masyarakat,” ujar Natalius Pigai saat berkunjung ke Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat (17/10/2025).
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar, Dewi Nofyenti, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi Menham dengan memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat pemahaman HAM di seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Dewi, pihaknya akan fokus memperkuat edukasi HAM tidak hanya di kalangan ASN, tetapi juga bagi komunitas dan dunia usaha. Ia juga menyoroti persoalan sengketa tanah ulayat, yang disebutnya sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM paling kompleks di Sumatera Barat.
“Kasus tanah ulayat di Sumbar ini memang cukup kompleks. Karena itu, kami akan duduk bersama dengan LKAAM, Kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang adil,” ungkap Dewi.
Kunjungan Menham Natalius Pigai ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Sumatera Barat untuk memperkuat kesadaran, penegakan, dan peradaban HAM yang berkeadilan melalui kolaborasi lintas sektor di Ranah Minang.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
