Suaraindo.id– Komitmen Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur terus ditunjukkan melalui percepatan penanganan ruas jalan Simpang Medang hingga Nanga Mau, Kabupaten Sintang. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat menuju Tebidah, Bumiauw, hingga Serawai ini ditargetkan dapat dilalui dengan lebih mudah dan aman oleh warga.
Gubernur Ria Norsan turun langsung meninjau progres peningkatan ruas jalan tersebut pada Sabtu (13/12/2025). Ia memastikan bahwa meskipun menghadapi tantangan cuaca dan kondisi jembatan yang banyak mengalami kerusakan, pekerjaan tetap dikebut agar fungsional bagi masyarakat.
Ruas jalan dengan total panjang lebih dari 100 kilometer itu saat ini telah mencapai progres sekitar 80 persen, meningkat signifikan dibandingkan capaian pekan sebelumnya yang berada di angka 74 persen. Pihak kontraktor pun menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan pengerjaan hingga akhir Desember tahun ini.
“Jalan yang kita tangani ini cukup panjang, mulai dari Simpang Medang, Nanga Mau, Tebidah, Bumiauw, sampai ke Serawai di wilayah perbatasan,” ujar Ria Norsan usai peninjauan.
Norsan menjelaskan bahwa pengerjaan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni peningkatan jalan secara efektif melalui pengaspalan sepanjang sekitar 4 kilometer, serta pengerjaan fungsional berupa penutupan lubang dan perbaikan titik-titik rusak pada ruas yang lebih luas, mencapai lebih dari 26 kilometer.
Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan masyarakat agar lalu lintas tetap lancar, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
“Prioritas kita saat ini adalah memastikan jalan ini fungsional dan bisa dilalui masyarakat dengan baik, sehingga aktivitas warga tidak terganggu, khususnya menjelang Nataru,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti tantangan besar berupa banyaknya jembatan rusak di sepanjang ruas jalan yang berdampak pada pembengkakan biaya dan logistik pembangunan.
“Permasalahan kita salah satunya adalah jembatan yang jumlahnya cukup banyak. Ini tentu berpengaruh terhadap beban anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, secara normal biaya pembangunan jalan bisa mencapai sekitar Rp7 miliar per kilometer. Namun, dengan kondisi jembatan rusak dan meningkatnya ongkos material akibat kendala akses, biaya tersebut dapat meningkat hingga sekitar Rp10 miliar per kilometer.
Meski demikian, Norsan menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen memaksimalkan penanganan jalan secara fungsional agar masyarakat terlayani dengan baik dan distribusi material ke titik-titik ujung ruas jalan tetap berjalan.
“Yang terpenting, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Jalan ini harus bisa dilalui dengan aman, dan suplai material ke lapangan juga tidak boleh terhambat,” pungkasnya.
