Suaraindo.id- Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas untuk masa kepemimpinan telah usai dilaksanakan. Namun dibalik penyelenggaraan pilkada secara serentak itu, menyisakan sejumlah fenomena unik didalamnya.
Untuk diketahui sejak menjabat pembentukan Bupati-Wakil Bupati Sambas pada tahun 1950 dijabat oleh R. Djenal Asikin Judadibrata, singkat cerita pada tahun 2001-2006 Bupati Sambas dipilih melalui DPRD, dijabat oleh Ir.H.Burhanuddin A Rasyid, hingga tahun 2006 pemilihan kepala daerah, Bupati-Wakil Bupati dipilih oleh rakyat masyarakat Sambas Ir.H.Burhanuddin A Rasyid menjabat 2 periode di dampingi Wakilnya Juliarti Djuhardi Alwi Pada tahun 2011-2016. Juliarti Djuhardi Alwi menjadi Bupati Sambas pada pemilihan kepala daerah tahun 2016 dimenangkan oleh H.Atbah Romin Suhaili namun pada pilkada tahun 2020 pertahanan gagal untuk menalnjutkan pada periode ke-2 yang dikalahkan oleh pasangan H.Satono – Fahrur Rofi.
Pasangan ini memenangkan Pilkada Sambas dengan perolehan 85.830 suara, mengungguli tiga paslon lainnya termasuk inkamben yang tergeser ke posisi ketiga suara terbanyak.
Ia mengatakan, sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati, Satono dan wakilnya Rofi adalah pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya eselon III, beliau ini (Rofi) di bawah saya, Kepala Seksi, eselon IV,” ujar Satono.
Bupati terpilih Satono mengawali karirnya sebagai pegawai di Departemen Agama Kabupaten Sambas. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada 2011.
Jabatan yang pernah ia duduki adalah Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012 hingga 2015. Setelah itu, Satono diangkat menjadi Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mulai 2015 hingga 2016.
Pada tahun 2017, Satono dilantik untuk menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga 2019. Selanjutnya, ia diangkat menjadi Kepala Bagian Pemberdayaan Kemasyarakatan Setda Sambas. Ia hanya enam bulan menempati jabatan itu, lalu dipindahkan lagi menjadi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas.
“Nekat maju di Pilkada, saya dan wakilnya (Rofi) mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS ketika itu,” ujar Satono.
Dalam memulai karirnya untuk maju di pilkada Kabupaten Sambas Satono menceritakan bahwa perjuangan yang ia lakukan tidak berjalan mulus, dimana saat itu ia menunggu SK pengunduran dirinya sebagai PNS namun lama tidak kunjung di keluarkan.
“Kami menunggu SK berhenti itu sampai tujuh kali kami minta, bolak-balik. Alhamdulillah dikeluarkan juga, padahal kami cuma minta SK Berhenti tanpa ada pesangon, Saya 16 tahun birokrat,” ujarnya.
Singkat cerita Satono hingga akhirnya didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Datang dari latar belakang birokrat, bukan pengusaha, bukan pula orang partai, Satono mengaku tidak dipandang sedikitpun pada saat itu, namun semua itu ia lalui.
“Sempat diolok-olok, saat mencari perahu politik. Salah satu petinggi partai bahkan bilang saya tidak ada potongan untuk menjadi kepala daerah,” jelasnya.
Satono sendiri merupakan seorang mualaf keturunan Tionghoa, salah satu suku mayoritas di Sambas. Satono juga dikenal sebagai seorang da’i atau penceramah. Pria kelahiran Senturang, 2 April 1980 ini adalah Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Sambas, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Kabupaten Sambas, Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Sambas, hingga Ketua Yayasan Rumah Bina Da’i, Sambas.
“Ibu dan bapak saya, asli Tionghoa. Saya Islam kelas 3 SMP, lahir dan besar di Sambas, insyahallah saya akan mewujudkan Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.
