Suaraindo.id- Dalam membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumbar, di Hotel Grand Inna, Kota padang, Senin (5/4/2021).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2016 s.d 2020), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima penambahan CPNS sebanyak 1.401 orang, untuk mengisi formasi Tahun 2018 dan Tahun 2019.
Sedangkan untuk pengangkatan PPPK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 187 orang. Sehingga jika ditotal penambahan ASN dalam lima tahun ini sebanyak 1.588 orang yang dinilai belum memenuhi kekurangan ASN di Pemprov Sumbar.
“Namun hal itu, tidak dapat memenuhi kekurangan PNS yang pensiun dari Tahun 2016 s.d 2020 sebanyak 3.902 orang, sehingga terjadi minus growth jumlah ASN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi berharap dengan adanya penerimaan CPNS 2021 nanti, Diharapkan dapat memenuhi kekurangan ASN di Sumbar terkhusus di Kesehatan, Guru dan Teknis
“Untuk itu perlu dilakukan persiapan yang matang agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemprov dan Pemkab maupun Pemko se-Sumbar bisa berjalan seperti yang kita harapkan dan kemungkinan timbulnya permasalahan dikemudian hari dapat dihindari,” Harapnya.
Sementara itu, Mahyeldi mengungkapkan Dalam menghadapi era 4.0 diperlukan Aparatir Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan suatu negara.
Selain itu, ASN aparatur pemerintah kurang professional maka negara akan mengalami tata pemerintahan yang kurang baik pula.
“Kondisi ini akan berujung pada lambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude).
“Salah satu arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan aparatur negara adalah pengadaan ASN yang professional, berintegritas, dan berkinerja tinggi,”tegasnya
