Sekilas Info

Opini

Teori Pemidanaan dan Restorative Justice

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana (1994), tujuan pemidanaan terbagi dalam empat bingkai teoritik. Pertama, reformation. Artinya, pemidanaan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang baik dan berfungsi dalam ruang sosial.

Kedua, restraint. Artinya, pemidanaan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan jalan mengasingkan pelaku tindak pidana. Ketiga, retribution. Artinya, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan korban/masyarakat.

Ketiga, detterence. Artinya, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan yang merupakan ekses dari penjeraan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali (prevensi khusus) dan kepada masyarakat umum agar tidak meniru untuk melakukan tindak pidana (prevensi general).

Keempat teori pemidanaan di atas pada prinsipnya merupakan derivasi praksis dari pada 3 teori induk pemidanaan: teori retribusi (mengkonstruksikan sanksi pidana semata-mata sebagai sarana pembalasan), teori utilitas (mengkonstruksikan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai manfaat), teori gabungan (kombinasi antara teori retribusi dan teori utilitas).

Dalam bingkai penegakan hukum pidana, pemidanaan merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Selain itu, secara teoritik maupun praktik juga dikenal pendekatan-pendekatan lain sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Salah satu diantaranya adalah pendekatan restorative justice.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak lain untuk mencari jalan keluar terbaik dengan menitikberatkan pada pemulihan dan menghindari pembalasan. Secara formal, restorative justice sebenarnya telah diadopsi dalam hukum pidana kita meskipun masih bersifat parsial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Ditarik pada akar filosofis, teori pemidanaan (reformation, restraint, retribution, detterence) berangkat dari konstruksi pemikiran “Mengapa perlu dilakukan pemidanaan?” dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi dan urgensi adanya pemidanaan. Sedangkan restorative justice sendiri merupakan a contrario dari pada teori pemidanaan.

Restorative justice lahir dari konstruksi pemikiran “Mengapa pidana diperlukan (jika ada sarana lain yang lebih efektif dan fungsional)?” dalam hal ini berbicara mengenai efisiensi dan efektivitas pemidanaan yang sarana praksisnya berujung pada restriksi pemidanaan.

Pada prinsipnya, pendekataan pemidanaan (teori-teori pemidanaan) dan restorative justice bukanlah merupakan antitesis yang saling menegasikan satu sama lain. Melainkan, membangun sebuah relasi respirokal-komplementer. Saling mengisi dan saling melengkapi. Karena tidak semua tindak pidana kompatibel/efektif untuk diselesaikan dengan pendekatan pemidanaan maupun pendekatan restorative justie semata.

Misalnya, terkait pendekatan restorative justice yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersifat multy victims seperti tindak pidana korupsi. Kenapa tidak bisa? Ya, karena korbannya tidak dapat diidentifikasi secara presisi (bersifat meluas).

Penulis: Pegiat Hukum
Editor: Redaksi

Baca Juga