Suaraindo.id—Desa Ujan Mas, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara akhirnya mulai menjadi perbincangan warga setempat, terkait ketidaktrasparan pemerintah desa terhadap masyarakat mulai dari anggaran dana desa DD maupun alokasi dana desa ADD, Jumat (10/9/21).
Hal tersebut disampaikan warga yanh engan disebutkan namanya mengatakan, selama ini pihak pemerintah desa tidak ada keterbukaan kepada masyarakat baik anggaran DD maupun ADD, bahkan sampai ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun tidak jelas.
“Selama ini tidak ada keterbukaan mas, tertutup. Contohnya saja papan proyek maupun baliho APBDes aja tidak terpasang,” ujarnya.
Selama ini banyak warga yang mempertanyakan hal tersebut. Karena menurut warga kesanya, Pemerintah desa tidak memberikan akses informasi terkait apa apa saja yang akan di bangun oleh desa di tahun 2021 ini.
“Masyarakat sekarang ini sudah tidak senang lagi dengan kades tersebut mas, apalagi melihat gaya dan tingkah suaminya sok dan sombong seperti orang kaya aja. Padahal sebelum istrinya jadi Kades masyarakat tau bagaimana kehidupannya. Maaf ini mas bukan buka aib orang tapi itulah kenyataannya,” katanya. .
Sementara salah satu anggota karang taruna yang enggan disebutkan namanya juga juga menyampaikan, selama ini kami tidak menerima dana Karang Taruna sedangkan setiap tahunya ada.
“Selama kades Mariam kami baru satu kali menerima dana Karang Taruna, setelah itu tidak menerima lagi,” ujarnya.
Bahkan kami dengar bukan hanya dana Karang Taruna saja. Sampai dana PKK, guru ngaji, Imam masjid pun kabarnya belum disalurkan. “Kepala desa harus transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait pengggunaan anggaran agar tidak menimbulkan pemikiran yang buruk soal penggunaan anggaran,” ucapnya dengan nada kesal.
Selain itu, ia juga meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuka kembali lampiran pertanggungjawaban pengunaan dana desa sejak tahun 2017 hingga 2020. dengan menghadirkan masyarakat sebagai saksi.
“BPD harus membuka kembali laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2017-2020 yang diduga banyak yang dimanipulasi. Serta dana BUMdes yang ada saat ini dipertanyakan sikap profesionalnya. Kami minta saat dibuka BPD juga harus menghadirkan masyarakat sebagai saksi,” pintanya.
Selain itu, “Kami juga meminta agar BPD dan Dinas terkait PMD dan Insfektorat Lampung Utara untuk melakukan evaluasi terkait pengggunaan dana desa Ujan Mas selama ini,” tutupnya.
Mengenai keluhan warga tersebut, Sekertaris desa (Sekdes) Saleh menjelaskan, memang selama ini kades tidak ada transparan terhadap masyarakat bahkan keaparatur desanya saja tidak terbuka. ” Saya sebelum menjadi Sekdes, saya di Kasi Pemerintahan, dan itu saja saya tidak tau baik pembangunan maupun bantuan-bantuan,” ujarnya.
Disinggung mengenai pembangunan jalan rabat beton di wilayah kiting dan sumur bor tahun 2017 didepan Posyandu yang rusak sehingga tidak ada perawatan, Saleh mengatakan, kalau soal jalan itu dikerjakan ditahun 2021 ini, tapi kalau soal panjangnya dan anggarannya saya tidak tau. Sumurbor itu juga kabarnya rusak dan tidak ada perbaikan.
“Maaf pak saya kurang tau soal anggaran dan panjangnya bapak langsung aja konfirmasi ke Kadesnya sekalian menanyakan sumur bor yang rusak itu, karena saya jadi sekdes baru berjalan 2 bulan,” ungkap Sekdes.
Selain itu, sekdes juga menceritakan tentang tidak transparannya kepala desa terhadap aparat desa tentang pengelolahan anggaran desa dan lainnya.
Sementara, saat dikonfirmasi dikediamannya berkaitan dengan keluhan warga disana kades menyanggah hal tersebut dikarenakan ini sudah masuk politi. “Ini sudah masuk kepolitik, dikarenakan saya mau maju lagi dalam pencalonan Pikades yang akan datang,” ucapnya Mariam.
