Banjir Jadi Rutinitas Tahunan, DPRD Palangka Raya Soroti Upaya Penanganan Banjir Tak Maksimal

  • Bagikan
anggota DPRD Kota Palangka Raya Tantawi Jauhari

Suaraindo.id – Musim hujan dengan cuaca yang ekstrem baik hujan lebat, ringan dan sedang tidak bisa selalu diprediksi dengan tepat sehingga bisa saja menggenangi kota dan pemukiman namun meskipun demikian harus ada solusi dan gerak cepat untuk mencegah banjir berulang tiap tahunnya.

Bencana banjir maupun genangan air di Kota Palangka Raya yang selalu terjadi hampir di setiap tahunnya, bahkan dalam setahun bisa terjadi dua sampai tiga kali, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Palangka Raya Tantawi Jauhari. Menurutnya, upaya penanganan maupun pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini tak maksimal bahkan terkesan mubazir.

“Ketiadaan usaha pemerintah untuk menemukan pemecahan masalah, justru menjadikan bencana banjir sebagai rutinitas musiman. Dulu kita tak seperti ini. Sekarang setiap masuk musim penghujan pasti banjir, hujan deras sedikit bisa menimbulkan genangan air. Saya harap agar bencana ini tidak menjadi upaya ‘cari perhatian’ dengan menggelontorkan bantuan,” kata Tantawi, Kamis (17/11/2022)

Diakui legislator Partai Gerindra ini, pemberian bantuan sebagai respons sosial atas keadaan yang merugikan memang diperlukan. Akan tetapi ia menegaskan jika hal substansial yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya bencana jauh lebih penting.

“Semisal, pengerukan. Pengerukan dibutuhkan karena pendangkalan drainase primer maupun kawasan sungai yang mengakibatkan daya tampung air menjadi tak maksimal sebagai wadah lalu lintas air. Daya tampung yang tak mncukupi itulah yang malah menimbulkan limpahan air yang kemudian diidentifikasi sebgai banjir. Hingga penghujung jabatan kepala daerah saat ini, belum terlihat usaha kearah itu,” tegasnya.

Ketiadaan usaha komprehensif tersebut, disebutkan Tantawi bisa menjadikan keadaan yang berulang dan berulang lagi, yang bisa saja volume dan sebarannya semakin meluas. Hal yang sama juga menurutnya terjadi di wilayah pemukiman masyarakat, dimana tidak sedikit kawasan pemukiman yang memiliki dataran lebih tinggi dari kawasan bibir sungai juga mengalami genangan.

Sporadisnya genangan air dengan titiksebar yang luas, dikatakan Tantawi kembali, seharusnya bisa menjadikan pemerintah untuk menemukan upaya yang solutif. Seperti pembangunan drainase yang kualitatif, saluran primer diperhatikan termasuk juga saluran sekunder.

“Pembangunan drainase yang tidak fungsional adalah indikator ketiadaan hal solutif, di samping mubadzir,” tutupnya.

Penulis: Hendra CEEditor: Redaksi
  • Bagikan