Suaraindo.id – Dalam rangka perampingan tenaga honorer secara bertahap dan Pemerintah lebih memfokuskan untuk penerimaan pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka pemerintah daerah, kabupaten dan kota diminta untuk mencari kan solusi terhadap tenaga honorer.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika meminta kepala daerah setempat untuk dapat mencari solusi terbaik untuk penataan tenaga honorer yang pembayaran honornya bersumber dari APBD.
“Salah satu solusinya adalah kepala daerah harus kerja keras memutar otak dan rajin melakukan sinergitas dengan berbagai macam pihak untuk selalu komunikatif,” kata Reja.
Reja mengatakan, solusi terutama kepala daerah agar mampu mengandeng, mengarahkan, meyakinkan para pengusaha dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk berkenan terus berinvestasi di daerahnya.
“Ini tentunya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan membuat kebijakan yang pro rakyat karena kepala daerah adalah leadernya,” ujar Legislator muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Menurut Reja lagi, suatu daerah akan maju dan ekonominya berkembang apabila kepala daerahnya mau berinovasi, berpikiran terbuka serta mau mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa memandang golongan.
“Problematika kebutuhan lapangan pekerjaan baru untuk rakyat masih menjadi pekerjaan rumah di tingkat global di setiap daerah. Paling tidak selaku wakil rakyat kami terus bisa berjuang, menyuarakan aspirasi rakyat, serta membuat usulan dan rancangan peraturan daerah yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
