SUARAINDO.ID—- Sebanyak 20 calon Jamaah Umroh melalui cabang PT Fidya Tour dan Travel yang gagal diberangkatkan, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur.
Perwakilan calon Jamaah Umrah Hikmal Hakim mengatakan, pendaftaran sejak tahun 2021 silam. Namun karena adanya penyebaran Covid-19 pada tahun tersebut hingga tahun 2022 calon jamaah umrah bisa memahami kondisi tersebut.
Oleh perusahaan menjanjikan akan diberangkatkan pada tahun 2023, namun sampai saat ini tidak kunjung dipertangungjawabkan oleh agen travel perjalanan umrah.
Hikmal Hakim menambahkan, pihak perusahaan sudah empat kali memberikan janji janji palsu kepada calon jamaah umrah.
Karena tidak adanya realisasi, puluhan calon jamah umrah ini mengadu ke DPRD Lombok Timur untuk mendapatkan keadilan dan solusi.
Hikmal mengatakan, karena bosan dijanjikan akan diberangkatkan, puluhan calon jamaah umrah menuntut agar biaya perjalanan umrah yang sudah disetorkan dikembalikan.
Hikmal mengatakan, jamaah telah mengeluarkan uang tiga puluh empat juta perorang, dengan total diperkirakan mencapai Rp600 juta lebih.
Sementara itu Kepala Cabang PT Fidya Tour dan Travel Lombok Timur M Sakroni menegaskan, adanya wabah Covid-19 membuat keuangan perusahaan kesulitan menangani calon jamaan umrah.
Dikatakan, sebelumnya sudah melakukan pembokingan tiket hingga hotel, namun pihak penyedia tiket dan hotel enggan bertanggungjawab sehingga beberapa jamaah batal diberangkatkan.
Sakroni menjelaskan, pihak perusahaan siap beratangungjawab terhadap calon jamaah umrah. Dengan menawarkan beberapa solusi, namun belum menemui kata sepakat.
Dikatakan, solusi yang ditawarkan pihak perusahaan yakni siap memberangkatkan jamaah secara bertahap atau tidak secara berkemlompok.
Selain itu, untuk mengganti uang jamaah yang sudah disetorkan, perusahaan juga sudah menyediakan sebidang tanah seluas enam belas are dengan rata rata harga jual Rp50 juta.
Sakroni menegaskan, travel yang dimiliki merupakan anak cabang dari PT Fidya Tour dan Travel Jakarta.
Cabang ini juga sudah mendapatkan restu lansgung dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk beroperasi.
