Bupati Natuna Perintahkan Dikbud Periksa Oknum Guru PPPK Diduga Selingkuh

  • Bagikan
Ilustrasi-Pasangan selingkuh [int]

Suarindo.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah diberikan perintah tugas oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi terkait pemeriksaan terhadap oknum guru PPPK yang diduga selingkuh.

Informasi tersebut dikatakan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Natuna, Solihin saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya. Senin (7/8/2023)

Solihin mengatakan bahwa perintah tugas dari Bupati Natuna sudah dilaksanakan, dan ada beberapa tahapan yang harus diikuti.

“perintah tugas dari bupati itu sudah kita laksanakan. tahap pertama kita layangkan surat pemanggilan dan lainnya seperti tahapan mediasi dan BAP juga sudah kita laksanakan, yakni di kantor BKPSDM. saya lupa tanggal berapa yg jelas harinya saya ingat pada hari jum’at,” Ujar Solihin

Solihin mengatakan, untuk menangani kasus terhadap dua orang oknum PPPK ini telah dibentuk tim pemeriksaan.

“Tim pemeriksaan terhadap dua orang oknum ini terdiri dari Inspektorat, BKPSDM dan Dinas Pendidikan,” Ungkapnya

Dimana nantinya hasil pemeriksaan ini akan diserahkan kepada Bupati Natuna.

Namun demikain, sampai akhir wawancara, Solihin belum bersedia menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim. Baik di tahap mediasi maupun hasil BAP.

“Kita masih butuh keterangan dari sumber-sumber yang valid. Untuk bicara lebih banyak tentunya saya meminta petunjuk dulu sama pimpinan atau atasan. Oleh karena itu saya tak bisa menyampaikan terlalu jauh sebelum mendapat petunjuk dari pimpinan,” ungkapannya.

Begitu juga, walaupun tahap mediasi dan BAP sudah dilakukan, namun dirinya belum bisa menjelaskan sanksi yang akan dikenakan kepada dua orang oknum guru P3K tersebut apa bila terbukti bersalah. Seperti diketahui pelanggaran dikalangan PNS atau P3K kategorinya ada yang ringan, sedang atau berat.

“Supaya tidak keliru sama-sama kita ikuti prosesnya, menurut saya untuk regulasinya akan mengacu pada PP 53, PP 49 serta UU nomor 5 tahun 2014.” jelas Solihin.

Agar kasus yang sama tidak terulang kembali dirinya menghimbau kapada semua terutama pihak sekolah dan guru, agar lebih menjaga moral serta etika anak didiknya.

“Saya harap, semuanya berfungsi baik kepala sekolah maupun para guru, jangan hanya fokus pada kurikulum. Tetapi juga harus fokus pada menjaga moral dan etika anak didik sendiri, begitu juga dengan kepala sekolah dan gurunya,” harapannya.

  • Bagikan