Suaraindo.id – Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS se Kalimantan Barat bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga mengadakan rapat untuk membahas dan menyusun strategi penurunan stunting Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (3/8/2023).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan TPPS bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dari 14 Kabupaten atau Kota di Kalimantan Barat. Rapat ini sekaligus memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yohanes Budiman mengatakan bahwa target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024.
“Penurunan angka stunting dengan target 14% pada tahun 2024 adalah tugas berat yang masih harus kita laksanakan, karena berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, pada tahun 2022 angka stunting di Kalimantan Barat baru mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,0% dari 29,8% menjadi 27,8%” jelasnya
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yohanes Budiman juga mengatakan penyebab stunting adalah faktor pola asuh dan perilaku masyarakat.
“Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, salah satu penyebab stunting pada anak adalah karena faktor pola asuh dan perilaku. Oleh karena itu, adanya perubahan perilaku masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program ini” terangnya.
Mewakili Gubernur Kalbar, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano mengatakan bahwa terdapat lima kelompok sasaran pendekatan keluarga penurunan stunting.
“Intervensi penurunan stunting melalui pelaksanaan program untuk setiap tahapan kehidupan dengan melakukan pendekatan keluarga pada 5 kelompok sasaran yaitu, remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 59 bulan masih terus dilakukan” ujarnya
Widyaiswara BKKBN Kalbar, Pranowo Adi menjelaskan bahwa terdapat lima pilar starategi nasional dalam percepatan penurunan stunting.
Pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian negara atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa.
Kedua adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitif di kementerian negara atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa.
Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, riset informasi, dan inovasi.
Bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga berperan dalam percepatan penurunan stunting untuk mengubah kesadaran masyarakat mengenai budaya hidup sehat dalam mendukung terciptanya generasi yang berkualitas.
