Suaraindo.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat antar-calon wakil presiden, pada Minggu (21/1) di Jakarta. Greenpeace Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong para calon wakil presiden menunjukan secara serius visi dan misi, serta program strategis mereka terkait isu lingkungan, dan bukan hanya “gimmick”.
Diketahui debat keempat akan diikuti oleh Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Fanny Tri Jambore mengatakan ekonomi yang dikembangkan di Indonesia menuju kepada ekonomi ekstraktif sumber daya alam yang berdampak pada lingkungan hidup. Ini menjadi isu yang paling disorot Walhi karena jika model Dia menambahkan jika model ekonomi ekstraktif itu terus dilanjutkan, maka akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa.
“Misalnya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia naik menjadi salah satu penghasil (gas) emisi terbesar di dunia (600 juta ton CO2 setahun), ada di peringkat kesembilan pada 2021. Di sektor pertambangan batu bara, ada lima juta (hektare) konsesi yang sudah diberikan, hampir dua jutanya ada di dalam kawasan hutan,” katanya dilansir dari VOA.
Selain itu, di pertambangan nikel, sekitar 700 ribu hektare dari total satu juta hektare wilayah konsesi tambang logam itu berada di dalam kawasan hutan. Tak heran jika tingkat deforestasi di Indonesia semakin meningkat, tambahnya. Dan hal ini berisiko terhadap ketahanan pangan.
Fanny mengatakan jika debat cawapres Minggu (21/1) malam tidak membahas bagaimana menata ekonomi yang masih bersandar pada industri ekstraktif, Indonesia tidak akan beranjak dari ancaman kerusakan.
Walhi mengajak untuk mengubah paradigma pembangunan supaya tidak sekadar mengejar pertumbuhan tanpa batas. Sudah saatnya mendorong pembangunan yang lebih menghargai lingkungan dan mengajak partisipasi masyarakat, hal-hal yang tidak dilakukan Jokowi dalam dua masa pemerintahannya.
Masyarakat, yang sangat tergantung pada kelestarian alam, justru tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan – seperti izin pertambangan, pembukaan hutan, tata kelola pembangunan dan lainnya. Bahkan tak jarang masyarakat setempat justru terpinggirkan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
