Suaraindo.id-Rekapitulasi penghitungan suara nasional Pemilu 2024 yang seharusnya dilangsungkan hari ini di kantor KPU, Jakarta Pusat, diskors atau ditunda.
Penundaan itu dikarenakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Pemeriksaan perkara yang diadukan Rico Nurfiansyah Ali mulai pukul 09.00 WIB. Rico mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan para anggota KPU, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz selaku Teradu I-VII.
Dalam pokok aduan, Rico mendalilkan para teradu telah tidak akuntabel, dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Sekretaris DKPP, David Yama mengungkapkan agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan.
DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
David mengatakan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, di mana proses sidang juga disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.
“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” tandas David dilansir dari Beritasatu.com.
Terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah membuka secara resmi rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (28/2/2024).
Namun, seusai dibuka, rapat pleno tersebut langsung diskors karena dirinya bersama anggota KPU RI dipanggil Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk menjalani sidang pemeriksaan etik.
Hadir dalam rapat tersebut, Komisioner KPU lain, di antaranya August Mellaz, Yulianto Sudrajat, M Afifuddin, Betty Idroos, dan Parsadaan Harahap. Selain itu, hadir juga saksi-saksi parpol, saksi capres dan cawapres, dan 120 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dari jumlah keseluruhan 128 PPLN. Rekapitulasi perhitungan suara nasional ini akan dimulai dari pemilu di luar negeri, karena sudah siap.
“Kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP,” pungkas Hasyim menambahkan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
