Pemprov Kalbar Siap Implementasikan Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemda

  • Bagikan
Peserta Sosialisasi Kartu Kredit (KKI) dan Pengisian Serentak Championships TP2DD Tahun 2024 bertempat Q Hall Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Rabu (17/4/2024). SUARAKALBAR.CO.ID/ HO.Adpim Kalbar.

Suaraindo.id-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kartu Kredit (KKI) dan Pengisian Serentak Championships TP2DD Tahun 2024 bertempat Q Hall Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Rabu (17/4/2024).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang mendukung kelancaran jalannya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dianugerahkan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik 1 wilayah Kalimantan” sebagaimana Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2023,” ujar Pj Sekda Kalbar M. Bari.

Hal ini selaras dengan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023, bahwasanya nilai SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 3,58 meningkat 0,16 poin, sehingga ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk mengadopsi dan menerapkan Teknologi Informasi dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dia juga mengungkapkan, peran elektronifikasi transaksi dalam dunia bisnis modern pada era teknologi digital ini, telah mengubah cara dalam melakukan banyak hal.

“Elektronifikasi Transaksi yang menggunakan teknologi elektronik dalam hal pembayaran dan pertukaran nilai telah terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga, hal ini banyak memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, pemerintahan dan pelaku bisnis,” kata Bari.

Dengan beberapa kemudahan yang tersedia, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai fisik karena transaksi finansial dapat dilakukan melalui perangkat digital smartphone dengan aplikasi dompet digital maupun aplikasi banking.

“Ini juga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi, fleksibilitas, serta mempercepat aliran uang dalam perputaran roda perekonomian. Pemprov Kalbar harus tetap mendorong agar hotspot area ini harus menyentuh ke daerah perbatasan atau pedesaan maupun terpencil,”pungkasnya.

Kemudian, ia mendorong agar Badan Pendapatan Daerah untuk mempersiapkan Pergub tentang TP2DD, yang mana ini menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian Championship sendiri.

“Nah, saya mendorong setiap daerah untuk mempercepat Peraturan Kepala Daerahnya karena ini karena ini sangat mempengaruhi penilaian. Sementara untuk standar yang lain sudah kita terapkan seperti SP2D yang online,” jelasnya.

Disamping itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada mitra kita yaitu Bank Indonesia yang sangat intens sekali dalam membantu percepatan digitalisasi sehingga mampu menjadi yang terbaik se-Kalimantan.

“Maka dari itu kita berharap di tahun 2024 ini digitalisasi di daerah sudah bisa terakomodir dan kita juga bisa menjadi yang terbaik hingga nasional,”kata Bari.

Selain itu, pada sisi belanja daerah, Pemerintah Daerah juga menerapkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Hal ini agar belanja daerah dapat diproses lebih cepat guna mempercepat perputaran perekonomian di wilayah Kalimantan Barat.

“Kami mengimbau kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota agar senantiasa berupaya mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pada semua jenis belanja daerah dan pendapatan daerah,” katanya.

Ia meminta dukungan mitra PT. BPD Bank Kalbar dapat berjalan seirama dengan perubahan yang dibutuhkan, ketersediaan sistem pembayaran dan kanal pembayaran yang terintegrasi menjadi kunci utama terselenggaranya elektronifikasi transaksi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalbar ini juga menekankan kepada peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan terutama dalam perencanaan dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

“Jika mengalami kendala ataupun hambatan dapat didiskusikan dalam forum ini bersama Narasumber, serta kami menghimbau untuk TP2DD Kab/Kota setelah kegiatan ini untuk dapat menghubungi Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen championships,” jelasnya.

Bari mengajak bersama-sama bergandengan tangan guna mendorong perkembangan dan adopsi teknologi finansial ini sehingga dapat merasakan manfaat dan memajukan ekonomi digital.

“Kami juga berharap pada Tahun 2024 ini, seluruh TP2DD di Kalimantan Barat dapat meningkatkan dan mempertahankan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah-nya ke Kategori Digital,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan