Suaraindo.id – Jumlah kendaraan dinas baik roda dua dan empat milik Pemerintah Kota Subulussalam yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Subulussalam perlu dipertanyakan.
Hal ini terkait dengan sorotan dari Ahmad Rambe, yang merupakan Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi DPC Kota Subulussalam.
Ahmad Rambe meminta kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari S.Ag agar perintahkan BPKAD melalui bagian Aset agar periksa seluruh aset bergerak dan non bergerak milik Pemerintah Kota Subulussalam.
Ahmad Rambe menilai dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir ini seluruh aset milik daerah baik yang bergerak atau non bergerak sangat tidak terawat sehingga terkesan diabaikan.
“Terutama kenderaan Dinas maupun kenderaan Bus sekolah yang selama tiga tahun belakangan ini tidak pernah beroperasi lagi sesuai dengan tupoksinya bahkan berpotensi hilang tanpa bekas,” kata Ketua Ormas Laki Subulussalam, Rabu ( 18/6/2024).
Dia mengatakan Pj Wali Kota Subulussalam wajib bertanggung jawab sebagai kepala daerah yang telah diberi kepercayaan oleh Pemerintah Pusat dan harus mampu menggunakan dan mengelola anggaran maupun aset yang telah ada di Pemko Subulussalam sebelumnya.
“Bukan berarti hanya membiarkan dan juga terkesan ikut menelantarkan aset- aset Pemerintah yang selama ini tidak dirawat oleh para pejabat sebelumnya.
Bila perlu Pj Wali Kota harus siap bersikap tegas kepada pejabat yang menangani aset- aset daerah, baik itu Inspektorat maupun kepada dinas lain nya.
Kami juga meminta Penjabat Wali Kota segera memperhatikan kinerja para pejabat SKPK di Lingkup Subulussalam saat ini.
Yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas nya sekaligus yang bukan dalam bidang nya segera untuk di evaluasi demi perbaikan Kota Subulussalam,” ujar Rambe.
Masih kata Ahmad Rambe, bila pejabat tersebut tidak bertanggung jawab dalam bidangnya maka Pj Wali Kota harus bertindak tegas karena aset tersebut adalah merupakan pembiayaan keuangan Daerah yang berasal dari uang rakyat dan bukan uang pribadi mereka.
Ketua Ormas Laki tersebut menduga beberapa unit Kenderaan Dinas baik roda dua maupun roda empat yang di perkirakan saat ini masih di tangan orang yang bukan pada haknya untuk memegang Kenderaan dinas bahkan menganggap menjadi Kenderaan pribadi.
“Hal itu kami anggap karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pihak Inspektorat selama ini,” tambahnya.
Untuk dari itu kami Ormas Laki berharap kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari S.Ag untuk segera bersikap tegas dan bertindak selayaknya sebagai Kepala daerah.
Jangan menunggu aset Pemko Subulussalam sampai semakin parah bahkan lenyap dan berantakan, karena aset tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kota Subulussalam,” ungkapnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
