Presiden Prabowo Ajukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN, Komisi II DPR RI Siap Kawal Pembangunan

  • Bagikan
Arsip. Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (21/10/2024). ANTARA

Suaraindo.id – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI untuk mengusulkan Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Penunjukan Basuki ini diharapkan mempercepat realisasi infrastruktur IKN, mengingat rekam jejaknya yang kuat di bidang pembangunan.

“Figur Basuki yang sangat berpengalaman dalam infrastruktur diharapkan mampu mempercepat pembangunan IKN,” ujar Rifqi, Senin (28/10/2024).

Komisi II DPR RI mendukung penuh rencana Presiden untuk menyelesaikan infrastruktur dan ekosistem IKN dalam empat tahun, satu tahun sebelum akhir masa pemerintahan 2024-2029. Rifqi menegaskan pentingnya memberi Otorita IKN kewenangan yang luas, tidak hanya terkait pengelolaan tetapi juga pembangunan infrastruktur.

“Melalui fungsi budgeting, kami berharap Otorita IKN, yang merupakan mitra kerja Komisi II, dapat memiliki kewenangan penuh dalam pembangunan dan penataan infrastruktur,” kata Rifqi.

Komisi II berkomitmen menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya: budgeting, legislasi, dan pengawasan. Dalam waktu dekat, Pimpinan Komisi II DPR RI berencana meninjau lapangan guna memantau langsung progres pembangunan kawasan IKN, termasuk area yang dibiayai non-APBN melalui skema investasi.

Dukungan penuh juga datang dari para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam retret kabinet, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun, mencakup gedung-gedung legislatif dan yudikatif, sehingga lengkap sebagai “Ibu Kota Politik.” Pesan itu turut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam unggahan di media sosial, yang menyatakan bahwa gedung-gedung eksekutif saat ini hampir rampung, sementara pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif akan menyusul.

Dengan pengawalan yang ketat dan sinergi antara pemerintah dan DPR RI, target pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol kebangkitan nasional diharapkan dapat tercapai tepat waktu.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan