BNPB Alokasikan Rp956,67 Miliar untuk Program Prioritas Tahun 2025

  • Bagikan
Tangkapan layar – Daftar rincian rencana pembagian pagu anggaran 2025 setelah efisiensi yang dipaparkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dalam Rapat Kerja Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 bersama anggota Komisi VIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (13/2/2025) SUARAINDO.ID/SK

Suaraindo.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp956,67 miliar untuk program prioritas, meskipun mengalami efisiensi dari anggaran semula.

Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa sebelumnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB untuk tahun 2025 berjumlah Rp1,427 triliun. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2), terjadi efisiensi sebesar Rp470,9 miliar, sehingga anggaran yang tersedia kini tersisa Rp956,67 miliar.

“Artinya, untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana tetap bisa kami laksanakan secara maksimal, meski ada efisiensi, karena yang diefisiensikan itu adalah pelaksanaan tugas yang bersifat rutin di kantor pusat,” ujar Suharyanto, dikutip dari ANTARA, Kamis (13/2/2025).

BNPB mengalokasikan anggaran hasil efisiensi tersebut untuk dua program utama, yaitu dukungan manajemen sebesar Rp249,57 miliar dan program ketahanan bencana sebesar Rp707,1 miliar.

Lebih lanjut, Suharyanto meyakini bahwa anggaran untuk Kedeputian Pencegahan Bencana masih mencukupi, yakni sebesar Rp41,01 miliar dari sebelumnya Rp57,51 miliar. Sementara itu, anggaran untuk Kedeputian Penanganan Darurat BNPB juga dipastikan tetap proporsional, yaitu sebesar Rp253,1 miliar setelah mengalami efisiensi Rp7,7 miliar dari sebelumnya Rp260,9 miliar.

Selain itu, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB masih dapat mengajukan tambahan Dana Siap Pakai (DSP) jika dibutuhkan dalam penanganan darurat di lapangan. “Dana DSP ini masih bisa kami minta lagi bila memang di lapangan membutuhkan tambahan anggaran yang lebih besar dibandingkan alokasi saat ini yang ada di Deputi Penanganan Darurat,” katanya.

Dalam hal belanja pegawai, ia memastikan bahwa tidak ada kendala karena sudah dihitung secara proporsional dalam anggaran hasil efisiensi yang telah diusulkan ke Komisi VIII DPR. “Kami tidak ada kesulitan, untuk belanja pegawai, termasuk pegawai baru CPNS dan PPPK kami sudah anggarkan,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan