Suaraindo.id – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Desakan ini muncul setelah terungkapnya fakta bahwa sebanyak 700 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memilih mengundurkan diri.
“Mundurnya 700 CPNS ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Menpan RB. Perekrutan ASN perlu lebih adaptif dan transparan,” ujar Indrajaya dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Indrajaya mengungkapkan bahwa pengunduran diri massal ini bukan tanpa sebab. Ia menerima banyak laporan dari peserta yang mengeluhkan lokasi penempatan yang jauh dari ekspektasi, bahkan tak jarang tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka.
“Saya menerima banyak keluhan. Banyak yang kaget karena penempatan mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan,” katanya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penyebab utama gelombang pengunduran diri ini bisa ditelusuri pada tiga hal penting: ekspektasi peserta yang tidak terpenuhi, ketidaksesuaian antara bidang ilmu dan lokasi penempatan, serta proses rekrutmen yang dianggap tidak transparan.
“Menurut kami, tiga hal itu menjadi penyebab dominan. Mungkin juga ada faktor lain yang perlu dikaji lebih dalam,” tegasnya.
Indrajaya menekankan pentingnya reformasi proses rekrutmen ASN yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan harapan peserta. Ia menyebut kejadian ini sebagai alarm serius bagi Kemenpan RB agar tidak lagi mengulangi kebijakan yang cenderung menjadi blunder, seperti yang pernah terjadi dalam polemik pengangkatan PPPK dan PNS beberapa waktu lalu.
“Setiap kebijakan yang menyangkut nasib ribuan ASN harus dikaji secara matang, jangan sampai merugikan baik peserta maupun institusi negara,” tuturnya.
CPNS 2024 Diangkat Paling Lambat Juni, PPPK Kapan?
Percepatan Pengangkatan CPNS Bukti Prabowo Respons Aspirasi Masyarakat
Kejadian ini menambah daftar panjang tantangan dalam tata kelola ASN di Indonesia. Dengan formasi dosen yang seharusnya menjadi tulang punggung penguatan SDM nasional, kegagalan mempertahankan 700 CPNS berpotensi melemahkan sistem pendidikan tinggi.
Publik kini menantikan langkah konkret dari Kemenpan RB untuk mengevaluasi sistem seleksi ASN, sekaligus merancang mekanisme yang lebih manusiawi, sesuai kompetensi, dan menjunjung tinggi asas keadilan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
