Suaraindo.id – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan arah pembangunan Kota Pontianak tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif, sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Edi menekankan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan, namun harus berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).
Menurut Edi, Pemerintah Kota Pontianak saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 dan 2026. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan program yang akan dilanjutkan, disempurnakan, maupun disesuaikan pada tahun 2027.
“Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan dilanjutkan, terutama peningkatan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, Pemkot Pontianak juga memberi perhatian serius pada penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai sebelumnya akan terus dilanjutkan pada 2027, seiring dengan penguatan penanganan persampahan secara terintegrasi.
Di sektor pendidikan, Edi menegaskan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.
“Sejak 2026 kita sudah melakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan. Ke depan, kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru,” jelasnya.
Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masih diperlukan penambahan SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama. Pemkot Pontianak berkomitmen meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik di wilayah barat maupun utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
“Puskesmas juga akan terus kita tingkatkan, baik melalui rehabilitasi, pembangunan baru, maupun penambahan layanan dan fasilitas,” kata Edi.
Di bidang sosial, Pemkot Pontianak tetap melanjutkan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, disertai upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.
Edi mengakui penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga keterbatasan anggaran, termasuk potensi penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Melalui forum konsultasi publik ini, kita berharap mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat. Setidaknya RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target pembangunan,” ujarnya.
Sebagai modal pembangunan, Edi menilai Kota Pontianak memiliki indikator kinerja makro daerah yang cukup solid. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat 72,09 dan IPM nasional 75,90.
“Capaian ini didukung oleh meningkatnya usia harapan hidup 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun,” jelasnya.
Selain itu, angka kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 6,16 persen dan nasional 8,47 persen. Tingkat inflasi juga tercatat 1,5 persen, berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.
“Forum ini sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
