Komisi XIII DPR RI Kunjungi Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Tinjau Layanan Imigrasi

Suaraindo.id – Anggota DPR RI yang tergabung dalam Komisi XIII melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026), dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian di wilayah perbatasan.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Andreas Hugo Pareira selaku Ketua Tim, bersama sejumlah anggota di antaranya Dewi Asmara, Yasonna H. Laoly, Paolus Hadi, Agun Gunandjar Sudarsa, hingga Yan Parmenas Mandenas dan anggota lainnya.

Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan.

Dalam rangkaian kunjungan, rombongan Komisi XIII DPR RI turut meninjau langsung layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Peninjauan ini bertujuan melihat secara langsung kualitas pelayanan publik serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Selanjutnya, Tim Komisi XIII DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Widayat beserta jajaran. Rapat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tersebut membahas penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian, khususnya dalam menghadapi dinamika perlintasan lintas batas negara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan sekaligus memimpin jalannya rapat. Agenda diisi dengan pemaparan materi, sesi pendalaman melalui tanya jawab, hingga penyampaian kesimpulan.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara legislatif dan jajaran pemerintah di daerah dalam memperkuat pelayanan serta pengawasan keimigrasian.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan fungsi pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sebagai salah satu pintu gerbang negara.